Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2021.
Pasalnya, hingga kini baru 30% lulusan yang sudah menerima Surat Keptusan (SK) atau Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Baru 30% guru yang mendapatkan SK PPPK. Sehingga menurut kami karena target jauh tidak tercapai harus dievaluasi," ujar Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir kepada Media Indonesia, Selasa (12/4).
Menurut Dudung, rekruitmen PPPK Guru pada tahun 2021 menuai banyak masalah. Mulai dari usulan formasi, pendaftaran, afirmasi hingga pelaksanaan tes yang masih banyak dikeluhkan para honorer.
Dia pun menyoroti rendahnya animo Pemda untuk mengusulkan lagi formasi PPPK di tahun 2022 ini. Hingga April 2022 masih 17,3% dari kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dudung mengakui bahwa Pemda sendiri masih belum benar-benar yakin dengan manajemen gaji dan insentif bagi Guru PPPK. Masalahnya karena masih ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menjelaskan sistem penggajian ASN PPPK, PPPK yang berasal dari pemerintah daerah penggajiannya berasal dari APBD, PPPK yang berasal dari Kementerian penggajiannya berasal dari APBN.
Baca juga: Djohar Arifin Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen Guru Honorer di Langkat
"Ini yang membuat daerah enggan mengusulkan karena akan menjadi beban daerah. Padahal mas Menteri berjanji akan mengangkat 1juta guru PPPK dengan anggaran penggajian dari APBN melalui dana alokasi umum. Walau pun sudah ada surat edaran Dirjen Perimbangan keuangan Kemenkeu No S-98/PK/2021 terkait anggaran TA 2021 untuk penggajian ASN PPPK," terangnya.
"Komunikasi, koordinasi, kolaborasi pemerintah pusat khusunya kementerian terkait dengan daerah sangat kurang, sehingga pemerintah daerah belum teryakinkan terkait sistem penggajiaan PPPK. Sehingga harus terus ditingkatkan intensitasnya," tutup Dudung.(Van/OL-09)
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PGRI juga mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Bagi guru yang telah mendapatkan TPG, pemberian tunjangan ini membuat guru merasa dihargai kompetensinya sehingga mendorong mereka untuk terus meningkatkan dedikasinya.
Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang rencananya kembali akan diberlakukan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dinilai baik oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
RUU Sisdiknas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan kuat.
Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved