Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2021.
Pasalnya, hingga kini baru 30% lulusan yang sudah menerima Surat Keptusan (SK) atau Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Baru 30% guru yang mendapatkan SK PPPK. Sehingga menurut kami karena target jauh tidak tercapai harus dievaluasi," ujar Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir kepada Media Indonesia, Selasa (12/4).
Menurut Dudung, rekruitmen PPPK Guru pada tahun 2021 menuai banyak masalah. Mulai dari usulan formasi, pendaftaran, afirmasi hingga pelaksanaan tes yang masih banyak dikeluhkan para honorer.
Dia pun menyoroti rendahnya animo Pemda untuk mengusulkan lagi formasi PPPK di tahun 2022 ini. Hingga April 2022 masih 17,3% dari kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dudung mengakui bahwa Pemda sendiri masih belum benar-benar yakin dengan manajemen gaji dan insentif bagi Guru PPPK. Masalahnya karena masih ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menjelaskan sistem penggajian ASN PPPK, PPPK yang berasal dari pemerintah daerah penggajiannya berasal dari APBD, PPPK yang berasal dari Kementerian penggajiannya berasal dari APBN.
Baca juga: Djohar Arifin Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen Guru Honorer di Langkat
"Ini yang membuat daerah enggan mengusulkan karena akan menjadi beban daerah. Padahal mas Menteri berjanji akan mengangkat 1juta guru PPPK dengan anggaran penggajian dari APBN melalui dana alokasi umum. Walau pun sudah ada surat edaran Dirjen Perimbangan keuangan Kemenkeu No S-98/PK/2021 terkait anggaran TA 2021 untuk penggajian ASN PPPK," terangnya.
"Komunikasi, koordinasi, kolaborasi pemerintah pusat khusunya kementerian terkait dengan daerah sangat kurang, sehingga pemerintah daerah belum teryakinkan terkait sistem penggajiaan PPPK. Sehingga harus terus ditingkatkan intensitasnya," tutup Dudung.(Van/OL-09)
Dukungan itu direkam dalam video yang kemudian beredar di media sosial dan pesan whatsapp.
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
Guru itu dihadapkan dengan sanksi kepegawaian, selain sanksi hukum yang sedang dijalaninya.
”Mewakili Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyambut baik sekali kegiatan yang digelar PGRI ini dalam memajukan pendidikan di Tangsel,”
Sejak zaman Gubernur Joko Widodo, guru-guru swasta di DKI mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp550 ribu per bulan, yang ditransfer langsung ke rekening guru.
PRESIDEN Joko Widodo khawatir terhadap beberapa kasus perundungan yang terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa. Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Menurut PGRI, pendidikan di Indonesia masih terlalu sibuk membahas masalah administratif pendidikan.
Dudung meminta Kemendikbudristek untuk menginformasi kepada gubernur, bupati walikota untuk tidak mewajibkan guru absen atau finger print atau pun hadir ke sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved