Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Andika Perkasa dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal jalannya arus mudik dan balik lebaran dengan sebaik-baiknya.
Arahan tersebut ia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna sebagaimana disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Baca juga: Pentingnya Mempertahankan Eksistensi Media Cetak
“Kapolri di bantu Panglima TNI dan Menteri Perhubungan harus betul-betul menyiapkan ini,” ujar Jokowi.
Kepala negara mewanti-wanti jumlah masyarakat yang akan pulang kampung pada lebaran tahun ini bisa meleset jauh lebih tinggi dari perkiraan. Oleh karena itu, proyeksi yang ada bisa digunakan sebagai bekal tetapi persiapan ekstra harus dilakukan guna mengantisipasi jumlah yang lebih tinggi.
“Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Yang saya tangkap di bawah, ini semua mau mudik jadi persiapannya harus ekstra. Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik. Kita harus bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik,” tandas Jokowi.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan proyeksi sebanyak 79 juta orang akan mudik tahun ini. Angka tersebut melonjak drastis dari jumlah pemudik di 2019 yang hanya berada di kisaran 20 juta orang. (OL-6)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved