Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 sudah dua tahun melanda dan hampir seluruh negara di dunia ini telah mengalaminya. Selama masa tersebut perempuan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Yang paling tragis adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.
Selain itu, perempuan juga ikut terdampak guncangan ekonomi, terkendala dalam mengakses hak kesehatan reproduksi, terkena beban berlapis bagi perempuan, hingga menurunnya kesempatan kerja bagi perempuan.
"Resiliensi perempuan dalam pandemi ini menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan penting. Oleh karena itu, situasi pandemi ini harus menjadi momentum transformasi sosial untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender," kata Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dalam pernyataannya.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan tersebut, lanjut Dini, Plan Indonesia ikut menerapkan sistem bekerja dari rumah dengan monitoring terhadap kesejahteraan emosional secara rutin bagi staff dan melaksanakan kelas-kelas leadership atau kepemimpinan untuk para kaum muda perempuan secara daring.
Abby Gina Boang Manalu, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan mengatakan, pandemi memberikan dampak bagi setiap orang. Namun, perempuan dan kelompok rentan lainnya merasakan dampaknya secara tidak simetris.
"Struktur dan norma gender membuat perempuan mengalami kerentanan berlapis," cetusnya.
Riset-riset yang dilakukan mencoba menarasikan dan mendokumentasikan pengalaman perempuan dalam merespons situasi pandemi itu. Ditemukan bahwa, meskipun perempuan adalah kelompok yang mengalami kerentanan berlapis, namun agensi mereka juga hadir dan memiliki peran kuat dalam memotori perubahan dan menjadi basis resiliensi keluarga dan juga komunitas.
Gadis Arivia, Profesor Sosiologi di Montgomery College menyampaikan bahwa covid-19 bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial yang mengguncang semua sendi sosial. Hal itu amat berdampak buruk terhadap kelompok rentan.
Dengan menggunakan perspektif feminis baru untuk melihat persoalan gender dan pandemi covid-19 dalam perspektif interseksionalitas, menurut Gadis, hal itu memungkinkan kita untuk melihat interseksi (keterkaitan) dan keterhubungan persoalan pandemi dengan berbagai persoalan lainnya.
"Misalnya, membongkar persoalan budaya patriarki, kebijakan yang diskriminatif, dan ekonomi dan kesehatan yang tidak berkeadilan. Pendekatan Interseksionalitas digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melihat keadaan secara terang benderang karena keterbatasan konsep," urainya.
Ia menjelaskan, analisis interseksionalitas mencakup persoalan diskriminasi umur, geografi, disabilitas, minoritas seksual, ras/etnisitas, agama minoritas, masyarakat adat, kelas dan kondisi struktural lainnya termasuk soal ketersediaan perumahan, pekerjaan, tekanan politis dan lingkungan.
“Penggunaan perspektif interseksionalitas menghasilkan analisis yang mendalam dan dapat membongkar ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap masyarakat marjinal,” tambah Gadis.
Kalis Mardiasih, penulis dan fasilitator gender menambahkan bahwa pandemi diawali dengan berbagai respons misoginis. Selama menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana mayoritas warga berada di rumah, ibu dan anak perempuan mendapat beban ganda.
Pandemi juga mendorong maraknya pernikahan dini. Penutupan sekolah menyebabkan minimnya aktivitas, aturan beragam norma di wilayah setempat, hingga persoalan ekonomi keluarga. "Himpitan ekonomi di tengah krisis mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya," katanya.
Selain itu, lanjut Kalis, Komnas Perempuan mencatat ada 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang terverifikasi sepanjang 2021. “Terlepas dari banyaknya kesulitan, perempuan menunjukkan kuatnya resiliensi mereka dalam menghadapi pandemi," ujarnya.
Pada sisi lain, pandemi rupanya juga memiliki dampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini seperti disampaikan oleh Syaldi Sahude, Co-Founder Aliansi Laki-laki Baru. Menurut dia, sebagian karena norma gender tradisional yang masih melekat sehingga perempuan memiliki beban ganda.
“Hal ini seharusnya dapat mendukung laki-laki juga perlu dilibatkan untuk melawan tekanan norma gender yang membebani dan menghalangi laki-laki untuk berperan secara setara di ranah privat maupun publik,” ujar Syaldi. (H-2)
Fokus entitas adalah pada pemberdayaan, baik melalui peningkatan kemampuan komunikasi strategis maupun melalui dukungan emosional dan edukasi bagi perempuan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Perempuan pascamenopause menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penurunan kepadatan tulang hingga melemahnya sistem imun.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM.
Kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan Indonesia.
Rekor keterwakilan perempuan di parlemen Jepang memicu krisis fasilitas. PM Sanae Takaichi bersama 60 legislator ajukan petisi penambahan toilet perempuan.
Battle of the Sexes berlangsung cair dan penuh selingan hiburan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
UN Women menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggaungkan komitmen yang kuat terkait dengan mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved