Indonesia Sukses Selenggarakan COP-4.2 Konvensi Minamata

PENYELENGGARAAN COP-4.2 Konvensi Minamata yang digelar pada 21-25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali, berjalan dengan sukses dan lancar. Pertemuan itu menghasilkan sekitar 12 keputusan dan 8 inisiatif yang sudah diakui menjadi dokumen untuk dibahas kelanjutannya pada perhelatan COP selanjutnya.

Beberapa dokumen keputusan yang berhasil diadopsi COP-4.2 antara lain (1) election of officers; (2) artisanal and small-scale gold mining; (3) mercury releases; (4) draft guidance on the use of customs codes for monitoring and controlling trade in mercury-added products; (5) financial resources and mechanism for the Convention; (6) the revised draft guidance for completing the national report format.

Selanjutnya (7) program of work and budget for the 2022-2023 biennium; (8) gender mainstreaming; (9) capacity-building, technical assistance and technology transfer; (10) implementation and compliance committee; (11) enhanced cooperation with the Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions; dan (12) venue and dates of the fifth meeting of the Conference of the Parties.

Presiden COP-4 Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, ada dua isu subtantif yang menjadi fokus pembahasan pada COP-4.2. Antara lain review dan amendemen Lampiran A and B, serta effectiveness evaluation.

Meskipun belum seluruhnya dapat disepakati secara konsensus, COP-4.2 telah membuat kemajuan yang baik untuk kedua isu tersebut. Terkait poin pertama, COP-4.2 berhasil mengadopsi keputusan terkait amendemen Lampiran A and B mengenai produk mengandung merkuri dan proses yang menggunakan merkuri.

“Ada beberapa produk yang akan di-phasing out yang mengandung merkuri dan proses industri yang menggunakan merkuri. Dan akhirnya bisa disepakati ada 10 jenis yang mengandung merkuri bisa di-phasing out dan tahunnya,” ungkap Vivien dalam konferensi pers virtual, Sabtu (26/3).

Namun, lanjutnya, ada empat jenis produk yang mengandung merkuri yang belum disepakati dan harus dibawa ke COP-5. Antara lain baterai zinc silver oxide (kandungan merkuri di bawah 2%), switch relay untuk monitoring dan kontrol instrument (kandungan merkuri 20 miligram per produk), lampu FLS penggunaan di bawah 40 watt (kandungan merkuri 10 miligram per lampu), dan lampu LGLS di bawah 60 watt (kandungan merkuri 5 miligram per lampu).

“Karena memang kemampuan masing-masing negara itu berbeda. Ketika kita melakukan phase out penggunaan bahan berbahaya beracun merkuri ini, kita memerlukan bantuan teknologi untuk menggantikannya,” jelas Vivien.

Terkait effectiveness evaluation, COP menyepakati bisnis proses framework on EE dan setuju untuk membentuk suatu scientific body bernama Open-Ended Scientific Group (OESG). Hal ini agar proses effectiveness evaluation tetap bisa berjalan meskipun advisory group-nya belum terbentuk.

OESG merupakan kelompok para ilmuan yang akan melakukan review terhadap efektivitas implementasi Konvensi Minamata dilihat dari berbagai macam parameter yang disusun secara objektif. Dari review tersebut diharapkan ada rekomendasi dari para ilmuan yang akan dilaporkan kepada effectiveness evaluation group dan melaporkan kembali kepada COP 2023.

Keberhasilan lainnya ialah peluncuran Bali Declaration to combat illegal trade of mercury oleh Menteri LHK pada hari pertama COP. Menteri Siti menegaskan bahwa perdagangan ilegal merkuri berpotensi melemahkan upaya kolektif para pihak dalam mengimplementasikan Konvensi. Paparan merkuri akan memberikan ancaman serius kepada manusia, terutama perempuan dan anak-anak pada berbagai masalah kesehatan. Peredaran ilegal merkuri juga akan mencemari seluruh komponen ekosistem mulai dari keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim hingga pencemaran, serta mengganggu data resmi global perdagangan merkuri.

Melalui deklarasi ini diharapkan isu perdagangan ilegal merkuri dapat menjadi arus utama, untuk kemudian mendorong adanya kerja sama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi perdagangan ilegal merkuri.

Setelah peluncuran oleh Menteri LHK pada hari pertama, Indonesia telah mendapat dukungan tertulis dari beberapa negara. Di antaranya Argentina, Prancis, Estonia, Slovenia, Belanda, Belgia, Swedia, Austria, Jerman, Rumania, Ceko, dan Finlandia.

Selain itu, dukungan (co-sponsor) selama masa penyusunan pun telah diterima dari negara Sierra Leone, Kamerun, Chad, Burkina Faso, Mali, Filipina, dan RRT.

Dalam jangka panjang, Deklarasi Bali diharapkan dapat melengkapi tata kelola internasional untuk melawan perdagangan ilegal merkuri. “Kita bisa menunjukkan kepada dunia, karena ini adalah inisiatif dari Indonesia, bahwa untuk mengatasi persoalan perdagangan merkuri ilegal ini, Indonesia ada di depan,” tegas Vivien.

Pertemuan COP-4.2 Konvensi Minamata dihadiri oleh kurang lebih 600 peserta yang merupakan perwakilan dari 103 negara pihak Konvensi Minamata, badan-badan PBB, regional centre, IGO, NGO, dan media. Selama persidangan 5 hari tersebut, terlihat bahwa pihak-pihak (parties) sangat bersemangat dan antusias dalam memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap setiap isu yang dibahas.

Menurut Ketua DELRI Muhsin Syihab, dari aspek politis, COP-4.2 menunjukkan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di forum internasional. Pasalnya, ini adalah sebuah forum internasional di bawah koordinasi PBB yang pertama dilakukan di Indonesia sejak pandemi covid-19.

“Dalam sisi politis juga, COP-4 Minamata ini menunjukkan kontribusi aktif Indonesia kepada masyarakat internasional, dan tentunya ini juga menunjukkan prinsip lead by example dan work the talk khususnya terkait komitmen Indonesia untuk menjadikan merkuri sebagai sejarah, make mercury history,” ungkap Muhsin. (Ifa/S2-25)