Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TARGET penurunan angka stunting hingga 14% pada 2024 harus diikuti rencana aksi dan realisasi yang terukur dari setiap pemerintah daerah. Dengan demikian, target itu bisa terealisasi sesuai rencana.
"Target penurunan angka stunting kerap dicanangkan, tetapi tanpa perencanaan yang terukur dengan baik. Target-target itu hanya sekadar angka semata," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3).
Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3), Presiden Jokowi menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Data Kementerian Kesehatan angka stunting nasional pada 2021 tercatat 24,4%.
Menurut Lestari, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus merespons dengan serius untuk mencapai target penurunan angka stunting yang dicanangkan presiden. Keseriusan itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus ditunjukkan antara lain dengan rencana aksi dan tahapan realisasi yang terukur oleh para pemangku kepentingan.
Menurut Rerie, target penurunan stunting hingga 14% dalam dua tahun ke depan memang bukan pekerjaan mudah, tetapi harus diikhtiarkan karena menyangkut kualitas SDM bangsa kelak. Di tengah perubahan di berbagai bidang yang dialami bangsa-bangsa di dunia, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, hanya negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) tangguh yang mampu memenangi persaingan.
Baca juga: Perlu Langkah Strategis untuk Segera Atasi Learning Loss
Mencegah stunting dengan meningkatkan pemenuhan makanan bergizi bagi balita, ujarnya, merupakan langkah penting dalam membentuk kualitas anak bangsa yang tangguh. Strategisnya upaya pemenuhan gizi bagi setiap balita di negeri ini dalam pembentukan SDM yang tangguh, tegas Rerie, harus dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan begitu, tambah Rerie, pencapaian target penurunan angka stunting nasional bisa digalang dalam satu gerakan bersama seluruh anak bangsa. (OL-14)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved