Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH mengizinkan masyarakat untuk mudik pada Idulfitri mendatang. Itu dengan catatan pemudik sudah disuntik vaksin covid-19 dosis booster.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menilai aturan tersebut bukan hal yang tepat untuk mencegah kenaikan kasus covid-19. Sebab, pemerintah telah melakukan pelonggaran aturan bagi pelaku perjalanan.
Baca juga: Satgas Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Selama Idulfitri
"Pemerintah nanggung. Tidak boleh berkerumun, tidak ada aturannya. Tapi vaksin dilanjutkan dan tidak perlu tes PCR dan antigen. Itu adalah kebijakan yang mendua," ujar Miko saat dihubungi, Kamis (24/3).
Dengan adanya kebijakan yang disebut Miko tanggung tersebut, berpotensi memicu kenaikan kasus covid-19 di Indonesia. Seharusnya, pemerintah memiliki aturan untuk mewajibkan semua orang memakai masker, tidak boleh berkerumun dan vaksinasi covid-19.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat yang tidak bisa divaksin, karena alergi ataupun komorbid. Jika ada pelonggaran mudik bagi masyarakat yang divaksin booster, pemerintah harus bersiap dengan melakukan pengawasan ketat di tingkat RT/RW.
Baca juga: Kemenhub Prediksi 80 Juta Orang akan Mudik
"Jangan sampai ada kerumunan dan mempersiapkan kedatangan tamu yang mudik. Karena kita sudah dua tahun gak bisa mudik," pungkas Miko.
"Selain itu, di stasiun kereta harus ada booth vaksinasi atau antigen. Ini harusnya dipersiapkan dengan matang," sambungnya.(OL-11)
Saat ini, dua bus AKAP dari PO Setia Negara dan PO Dewi Sri dikandangkan Kemenhub di Terminal Pulogadung, karena melanggar aturan PPKM darurat.
DOKUMEN perjalanan masih menjadi syarat untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal agar dapat naik KRL Jabodebatek.
KAI Commuter meminta calon penumpang tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menunjukkan dokumen perjalanan kepada petug
Pada PPKM ini, KAI Commuter tetap memberlakukan dokumen syarat perjalanan menggunakan KRL untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal.
Menurutnya, syarat yang dikeluarkan pemerintah pusat itu memberikan kepastian, agar warga Jakarta tidak membawa virus korona ke kampung halaman.
Tepatnya, setelah vaksin booster dijadikan syarat perjalanan untuk mudik Lebaran pada tahun ini. Pemprov DKI memastikan stok vaksin covid-19 aman.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved