KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Wakil Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (Gopac) meyakini bahwa pemberantasan korupsi sangat penting untuk keberhasilan goals ke-13 dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"COP-26 tahun lalu diakhiri dengan janji target net-zero dari lebih 90% dari PDB dunia dan sekitar 90% emisi global. Namun, komitmen tersebut harus dikawal dan tidak boleh dibiarkan begitu saja," ujar Fadli dalam sesi general debate, Standing Commitee on Democracy on Human Right, Sidang IPU ke-144, di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022).
Disampaikan Fadli, penghapusan emisi secara bertahap membutuhkan pendanaan yang sangat besar, baik sektor publik maupun swasta. Sebuah mobilisasi bersama-sama janji 100 miliar dolar AS dari negara maju pihak UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change) juga perlu segera direalisasikan.
Baca juga: Bertemu Parlemen Liga Arab dan Bahrain, Puan Tekankan Kepemimpinan Perempuan
"Parlemen harus memantau pelaksanaan net-zero dan perlu upaya lebih untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Setiap regulasi yang dibuat harus mencakup hal-hal transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta harus memperhatikan setiap dampak kepada masyarakat terhadap proyek net-zero," ucapnya.
Selain itu, sambung Fadli, undang-undang anti korupsi yang kuat juga diperlukan untuk mengembangkan sistem tata kelola yang kuat menuju transisi net-zero. GOPAC juga menyoroti bahwa apapun proyek transisi net-zero tidak ada yang kebal terhadap korupsi.
"Proyek hijau atau tidak, mereka rentan terhadap pelanggaran korupsi seperti persekongkolan tender, penyuapan, atau markup infrastruktur. Dengan demikian, aktif dan berkelanjutan mekanisme pengawasan parlemen terhadap aksi iklim implementasi sangat penting," pungkasnya.
