Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SALAH satu isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan G-20 mendatang yakni mengenai lingkungan. Indonesia sebagai presidium G-20 2022 akan mengangkat tiga isu prioritas dalam pembahasan mengenai lingkungan.
Isu-isu tersebut ialah supporting more sustainable recovery, enhancing land and sea based actions to support environment protection and climate objectives, dan enhancing resourches mobilization to support environment protection and climate objectives.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengungkapkan, tiga isu prioritas yang akan dibahas dalam Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) itu akan memuat delapan poin pembahasan, yakni biodiversitas, degradasi lahan, pengelolaan wilayah laut dan pesisir, sampah laut, sirkular ekonomi, ketahanan air, pendanaan perubahan iklim dan mobilisasi sumber daya.
Sigit merinci satu persatu poin pembahasan dan apa yang diharapkan bisa dipetik dari diskusi tingkat internasional itu. Pertama mengenai biodiversitas. Isu tersebut penting dibahas karena 1 juta spesies tumbuhan di dunia terancam punah.
Indonesia sendiri sejak 1994 telah berkomitmen untuk meratifikasi konvensi biodiversitas dan pada 2020, Indonesia telah melakukan konservasi di sekitar 22 juta hektar area.
"Dalam diskusi G-20 ini, kita mendorong implementasi rencana strategis keanekaragaman hayati pasca-2020. Upaya untuk bagaimana memobilisasi anggaran dana untuk melakukan kegiatan biodiversitas dan menggunakan valuasi ekonomi untuk rekayasa genetika," beber Sigit, Selasa (1/3).
Selanjutnya mengenai degradasi lahan. Dikatakan Sigit sebanyak 3,2 miliar orang di dunia mengalami dampak dari degradasi lahan. Hal itu menyebabkan kerugian materiil berupa hilangnya 10% sampai 17% PDB dunia.
"Karena kerusakan lahan ini biasanya terjadi di kelompok marjinal, ini akan memperburuk tingkat kemiskinan, kesehatan dan hilangnya spesies yang sangat penting bagi kelompok tersebut. Karenanya, inklusivitas gender sangat mewarnai dalam pembahasan degradasi lahan," ucap dia.
Baca juga : KLHK Usung Tiga Isu Prioritas Lingkungan dalam Agenda G20
Dalam isu degradasi lahan, akan dibahas juga mengenai upaya negara-negara G-20 dalam melakukan rehabilitasi mangrove dan gambut. Diharapkan, pertemuan tersebut dapat menjadi ajang bagi negara-negara untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan lahan di wilayahnya masing-masing agar menjadi input bagi negara lain.
Berikutnya pada isu pengelolaan laut, pesisir dan sampah di lautan, diharapkan pertemuan G-20 dapat memberikan penekanan pada urgensi, inisiatif internasional yang teah dilakukan dan usulan aksi yang perlu dilakukan ke depannya.
Selanjutnya pada isu pendanaan, akan dibahas upaya untuk mendorong kerangka kerja yang sudah ada dalam climate sustainable finance agar diperluas untuk pembiayaan pemulihan lingkungan.
"Selanjutnya pada isu air akan lebih mendorong upaya-upaya pemanfaatan air dan upaya untuk menyelesaikan masalah pencemaran itu dengan nture based solution, dengan membuat ecoriparian dan wet land. Kita sudah punya banyak contoh sehingga kita siap leading by example," beber Sigit.
Selanjutnya pada pembahasan sirkular ekonomi akan lebih ditekankan pada isu food loss dan upaya-upaya meningkatkan sirkular ekonomi, terutama sampah dan juga di sektor industri," imbuh dia.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanthi berharap, pembahasan yang dilakukan di G-20 tidak sekadar menghasilkan dokumen kesepakatan negara-negara dalam melakukan pengendalian iklim. Lebih dari itu, negara-negara harus bersepakat untuk berkolaborasi melakukan implementasi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim demi bumi yang lebih sehat.
"Kita tidak hanya melakukan atau upayakan hasil berupa dokumen. Tapi bersama-sama ada serangkaian kesepakatan untuk kolaborasi dan melaksanakan aksi dan project konkret nyata yang bisa menjawab tema besar presidensi G-20, recover together, recover stronger," pungkas dia. (OL-7)
DI tengah krisis iklim yang kian nyata dan ketidakadilan sistemis terhadap perempuan yang terus menganga, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan yang cerdas dan tegas.
Ketika wilayah jelajah buaya menyempit akibat alih fungsi lahan dan pembangunan permukiman, buaya cenderung masuk ke lingkungan manusia untuk mencari makan.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan serangkaian kegiatan lingkungan bertema Beat Plastic Pollution atau Hentikan Polusi Plastik.
Sebagai bentuk implementasi nyata dari komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Krakatau Posco menjalankan program konservasi mangrove di Desa Lontar, Serang
Hotel ibis Palembang Sanggar dengan bangga mengumumkan keberhasilan meraih sertifikasi Green Key, sebuah penghargaan prestisius bertaraf internasional
Kepolisian RI dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk sinergi dalam penegakan hukum guna memastikan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved