Lewat Presidensi G20, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Lintas Negara

INFORMASI yang berkaitan dengan data pribadi perlu dipastikan pengelolaan secara aman, terlindungi dan tidak disalahgunakan. Bahkan saat ini hampir seluruh kegiatan di dunia digital menghasilkan data diri, seperti login ke kaus sosial media dan sebagainya.

“Data yang mengalir harus kita kelola dengan baik supaya ada manfaatnya,” ujar Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba dalam webinar Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Jumat (25/2).

Dalam webinar dengan tema Mengenal lebih dalam isu arus data lintas negara ini, Mira menawarkan empat prinsip tata kelola data lintas negara di forum DEWG. Empat prinsip tersebut yakni, sah, transparan, adil dan timbal balik.

“Forum G20 diharapkan bisa menyepakati keempat prinsip tersebut dalam taat kelola data,” kata Mira.

Forum internasional tersebut mencakup 65% penduduk dunia, 85% perekonomian dunia dan 79% perdagangan dunia.

Menurutnya, jika G20 menyepakati prinsip-prinsip pengelolaan data tersebut, meski pun tidak mengikat secara hukum, kesepakatan itu akan membentuk lansekap arus data lintas negara secara global.

Penggunaan data di platform digital diprediksi selalu naik dari tahun ke tahun. Survei A Minute on The Internet in 2021 dari Statista menunjukkan dalam satu menit, ada 197,6 juta surat elektronik terkirim, 500 jam konten YouTube terunggah, 695.000 Stories dibagikan di Instagram dan 69 juta pesan terkirim melalui WhatsApp dan Messenger.

Baca juga: Pusat Data Nasional di IKN Bakal Wujudkan Kota Pintar Terintegrasi

Kemenkominfo mengutip Digital Economy Report 2021 dari United Nation Conference on Trade and Development, penggunaan data melonjak dari 230 eksabita per bulan pada 2020 menjadi 780 eksabita per bulan pada 2026.

Melihat statistik tersebut, arus data lintas negara menjadi hal yang penting untuk dibahas di forum internasional supaya terjadi kesepakatan bersama demi melindungi data, individu, pemerintah maupun industri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Big Data dan AI Indonesia, Rudi Rusdiah mengatakan digital teknologi trasnformasi diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi negara G20. Kendati demikian, seluruh teknologi seperti pedang bermata dua.

“Ada sisi positif dan negatifnya. Nah ini yang perlu diredam dan dihilangkan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, tata kelola atau regulasi dari pemerintah Indonesia bisa menghilangkan sisi negatif atau singularitas teknologi.

“Jadi pemerintah atau tata kelola sangat penting untuk semua teknologi,seperti big data, AI dan blockchain NFT, bahkan internet juga ada tata kelola agar dari web tidak berkembang lebih cepat dari internet. Agar metaverse dapat berkembang menjadi dunia baru yang bermanfaat bukan mudarat,” pungkasnya. (A-2)