Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Jurnalistik Media Indonesia (SJMI). Kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu membangun citra kehumasan di lingkungan Kemendagri.
Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan peran pranata humas sangat strategis, penting dan berpengaruh dalam membangun citra kementerian dan lembaga.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi valid mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah, tentu informasi valid itu perlu dukungan jurnalisme yang tepat dari humas pemerintah,” ujarnya dalam sambutan pembukaan ‘Workshop Membangun Citra Kehumasan’ di lingkungan Kemendagri, Gedung F BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/2).
Lebih lanjut, Teguh mengatakan humas merupakan pranata yang menjaga hubungan harmonis antara organisasi dengan publik untuk mencegah rintangan psikologis yang mungkin terjadi.
“Humas adalah satu fungsi manajemen yang berketentuan menjembatani antara oraganisasi dengan stakeholder lainnya, humas harus mengetahui tujuan organisasi dan sebagai juru bicara berita harus mengetahui kebijakan publik dapat didokumentasikan dengan baik,” jelasnya.
Baca juga: Sekolah Jurnalisme Media Indonesia Latih Humas Kemenkop UKM
Dalam kesempatan yang sama, Redaktur Opini Media Indonesia, Eko Suprihatno menjelaskan pranata humas perlu memiliki kemampuan jurnalistik dalam pembuatan siaran pers. Selain memberikan fakta, unsur dan kaidah penulisan berita juga sangat berpengaruh.
“Siaran pers yang layak diberitakan di media mainstream merupakan hasil dari pembuatan siaran pers yang memenuhi kaidah jurnalistik dan tidak hanya menonjolkan profil pejabat,” jelas Eko selaku narasumber.
Eko menambahkan, siaran pers yang memiliki kaidah jurnalistik memiliki kalimat sederhana dan tidak berbelit. Selain itu, penyederhanaan angka dalam kalimat menjadi nilai penting.
“Dalam satu paragraf maksimal hanya 3 kalimat, dalam satu kalimat tersebut jangan lebih dari 10 kata, bagaimana penyederhanaan itu sangat penting,” imbuh Eko.
Workshop membangun citra kehumasan diselenggarkan dari 23-24 Februari 2022. Adapun materi yang disampaikan kepada seluruh pranata kehumasan Kemendagri yakni materi menulis opini dan tata bahasa dalam penulisan. Workhsop dilaksanakan melalui daring dan luring. (A-2)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
pembuatan siaran pers itu mengacu pada praktik-praktik jurnalistik, karena pada dasarnya memang tak bisa lepas dari pola kerja para jurnalis
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved