Presiden Instruksikan BNPB Perkuat Instrumen Mitigasi Bencana

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu mengecek dan melakukan pembaruan instrumen-instrumen peringatan dini bencana.

Meskipun sepele, ia melihat hal tersebut kerap luput dan dilupakan sehingga upaya mitigasi bencana menjadi tidak maksimal.

"Instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2).

Kepala negara sedianya memahami tidak semua pengadaan alat berada di bawah tanggung jawab BNPB. Ada banyak instrumen mitigasi yang ditangani kementerian/lembaga lain. Namun, itu tidak bisa menjadi alasan bagi BNPB untuk tidak bekerja secara maksimal.

Baca juga: Jokowi-Surya Paloh Mesra, Pengamat: Bisa Jadi Berkah Elektoral Buat NasDem

"Saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugas mereka. Ini sangat penting karena menyangkut keselamatan rakyat," tegas mantan wali kota Solo itu.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berpesan, dalam menghadapi bencana, orientasi pada pencegahan harus selalu diutamakan.

Ia menyadari bahwa beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus memang tidak bisa dicegah. Namun, ada juga beberapa yang bisa ditangkal seperti banjir dan tanah longsor.

"Banjir bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi. Begitupun longsor. Di beberapa daerah, ini harus segera dilakukan, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi dan juga NTB. Penanaman vetifer lebih digalakkan, bangun bendungan, lakukan pendalaman sungai, saluran air dan lain-lain," jelas Jokowi.

Adapun, untuk daerah pesisir yang rawan tsunami dan taifun, pencegahan bisa dilakukan dengan menanam vegetasi penghambat ombak dan badai, seperti mangrove, nipah, cemara pantai, waru laut dan kelapa.

Langkah pencegahan juga harus dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain harus mempertimbangkan risiko bencana sehingga dampak atau kemungkinan buruk bisa ditekan.

"Perizinan-perizinan usaha dan pembangunan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko. Sering kali kita bangun tapi lupa mengenai ini," paparnya.

Tentu saja, sambung presiden, dalam melakukan semua upaya itu, BNPB tidak bisa sendiri. Institusi tersebut harus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta masyarakat di kawasan setempat.

"BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat, pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana," tegasnya.

Hal tersebut merupakan bagian dari budaya kerja yang siaga, antisipatif dan responsif yang memang semestinya dipegang teguh oleh BNPB.

Presiden mengingatkan, di zaman ini, ada begitu banyak bencana yang datang tiba-tiba bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya termasuk pandemi covid-19.

"Tapi semua ketidakterdugaan itu harus bisa kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa dan negara," tandasnya. (OL-1)