TERBITNYA Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menggantikan PP No 57 Tahun 2022 belum mengakomodir Sejarah Indonesia sebagai muatan wajib di kurikulum.
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma menegaskan hal itu dalam pernyataannya, Sabtu (29/1).
"Secara ideologis dan politis kami tetap berkeinginan agar ke depan posisi Sejarah Indonesia bisa diperkuat dalam pendidikan nasional," kata Sumardiansyah, Sabtu (29/1).
Sumardiansyah menegaskan, kurikulum pendidikan sejarah dirancang untuk melahirkan manusia Indonesia dengan karakteristik Indonesia. Di sinilah pentingnya mata pelajaran Sejarah Indonesia sebagai muatan wajib dalam kurikulum.
Jika diperhatikan dalam PP No 4 Tahun 2022 pada pasal 40 ayat 2, sejarah Indonesia, yang sebelumnya menjadi salah satu mata pelajaran wajib, tidak tercantum. Hanya tercantum ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya ada mata pelajaran sejarah.
Sumardiansyah mengingatkan, negara dibentuk karena persamaan nasib. Persamaan nasib yang menghadirkan keinginan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, perjuangan, sampai kemerdekaan, dari sini jelas bahwa sebuah negara terbentuk karena proses sejarah.
Ketua Perkumpulan Prodi Sejarah Se-Indonesia (PPSI) Ilham Daeng Makkelo menilai, melemahnya posisi mata pelajaran sejarah adalah karena pengambil kebijakan tidak ada yang mengerti soal sejarah.
"Terbitnya PP Nomor 4 Tahun 2022 memperlihatkan adanya persoalan, ada ketidaksesuaian antara janji Mendikbud Ristek yang melihat sejarah sebagai sebuah hal yang penting dengan kenyataan di lapangan," katanya.
Padahal, tegasnya, sejarah sebagai sebuah hal yang signifikan dan relevan bagi keindonesiaan. "Sejarah memiliki keselarasan dengan Pancasila dan cita-cita untuk menghasilkan manusia Indonesia, pengajaran sejarah harus berbasis pada pemahaman sejarah serta sumbangsihnya bagi pembentukan karakter bangsa," jelas Ilham. (H-2)
