Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Studi Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS), meminta pemerintah membuat riset disabilitas kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
Hal ini mencuat dalam diskusi bulanan PSD LPPM bertema "Pemetaan Kebutuhan Riset untuk Kebijakan Pembangunan Berperspektif Disabilitas," yang dilakukan daring. Sejumlah pegiat diskursus disabilitas dari berbagai instansi di Indonesia terlibat daalm diskusi tersebut.
"Diskusi ini kami harapkan dapat memancing dan mendorong pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ramah penyandang disabilitas," tukas Kepala PSD LPPM UND, Prof Munawir ketika membuka diskusi secara daring, kemarin.
Dia paparkan, Indonesia merupakan surganya para penyandang disabilitas karena perundang-undangan untuk disabilitas sangat lengkap. Selain itu juga memiliki Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai acuan bagi pemerintah dalam membuat aturan-aturan yang ramah disabilitas.
RIPD memiliki tujuh sasaran strategis, yang meliputi pendataan dan perencanaan inklusif; penyediaan lingkungan tanpa hambatan; pelindungan hak dan akses politik dan keadilan; pemberdayaan dan kemandirian; perwujudan ekonomi inklusif; pendidikan dan keterampilan; serta akses dan pemerataan layanan.
Ia tegaskan, meski perundang-undangan Indonesia yang memayungi penyandang disabilitas sudah sangat lengkap, tetapi perlu dilakukan sejumlah riset untuk mengetahui fakta pelaksanaan di lapangan.
"Kami berharap tema yang diangkat kali ini akab mendorong para peneliti melakukan berbagai penelitian berperspektif disabilitas," imbuh Munawir.
Sekretaris LPPM UNS, Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi mengatakan, Pusat Studi Difabilitas ini menjadi pusat studi yang sangat aktif di LPPM UNS. " Saya melihat kegiatan diskusi bulanan ini sangat bagus untuk perkembangan Pusat Studi Difabilitas,� kata Syamsul.
Diskusi kali ini menghadirkan dua pembicara utama yakni Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., dari MOST-UNESCO yang juga anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Dra. Y. Anni Aryani, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS yang juga merupakan pengguna kursi roda. (OL-13)
Baca Juga: Penelitian Terbaru, Kucing Besar Tertular Covid-19 dari Penjaganya
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI meresmikan ZCorner di Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagai pusat pemberdayaan UMKM.
Mahasiswa UNS diperkenalkan pada dasar-dasar layanan pinjaman daring (pindar), termasuk peran teknologi dalam menjembatani akses keuangan yang lebih cepat dan tepat guna.
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
SEBANYAK 1.500 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sangat antusias dan tertantang mengikuti kegiatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Goes to Campus.
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta tengah mempersiapkan rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 yang berlangsung pada 19-23 Agustus.
Konfrensi itu diikuti 28 negara dan dibuka Wakil Menteri Perhubungan, Komjen (Purn) Suntana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved