Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pendataan dampak gempa bumi magnitudo 6,6 mulai kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak, dan hal lain agar segera diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik. Ini perlu dilakukan agar percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempa bumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1). "Segera dari pemerintah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan? Kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak?" jelas Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat bencana segera dibentuk. Melalui posko itu, diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.
Di samping itu, Suharyanto menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat. "Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB," sebut Suharyanto.
"Posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya keselamatan masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa setidaknya ada sekitar 200 warga yang mengungsi akibat terdampak gempa bumi. Namun, Irna memastikan bahwa sebagian besar mereka saat ini telah kembali ke rumah masing-masing. "Mereka telah kembali ke rumah," ungkap Irna.
Meskipun sebagian besar sudah kembali ke rumah, Kepala BNPB berharap agar pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi. Dia juga menekankan agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lain hingga tingkat RT dan RW.
Baca juga: Pemprov Banten Salurkan Bantuan Logistik Awal Untuk Warga Terdampak Gempa
Adapun menurut laporan Bupati Irna Narulita yang disampaikan kepada Kepala BNPB, ada sebanyak 1.100 rumah rusak yang meliputi 617 unit rusak ringan, 269 unit rusak sedang, dan 214 unit rusak berat. Selanjutnya ada 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedan termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah, dan 1 tempat usaha. (OL-14)
Latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi digelar SMPN 1 Lembang bekerja sama dengan Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL).
Peralatan pemantau aktivitas Gunung Merapi mencatat lonjakan kegempaan selama periode Jumat (9/1) hingga Kamis (15/1), dengan total 1.277 kejadian gempa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Ambon dan sekitarnya di Provinsi Maluku pada Sabtu.
BMKG menjelaskan bahwa gempa bumi tektonik M6,4 (update) yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Taluad, Sulut merupakan akibat dari deformasi batuan Lempeng Maluku
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,1 terjadi di Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut).
Gempa dangkal magnitudo 4,5 mengguncang Kuta Selatan, Bali. BBMKG menyebut gempa dipicu sesar aktif dasar laut dan tidak berpotensi tsunami.
BANJIR melanda kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Jumat (2/1) malam. Musibah itu berdampak langsung pada masyarakat di sekitar kawasan Ciwandan.
ASTON Serang Hotel & Convention Center meraih empat penghargaan prestisius dalam GM Conference Archipelago berkat kinerja unggul.
Kombinasi dinamika atmosfer ini memicu potensi Hujan Sedang hingga Lebat. Masyarakat di Indonesia dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Kejaksaan Agung bergerak cepat setelah tiga jaksa di Banten ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved