Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pendataan dampak gempa bumi magnitudo 6,6 mulai kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak, dan hal lain agar segera diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik. Ini perlu dilakukan agar percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempa bumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1). "Segera dari pemerintah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan? Kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak?" jelas Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat bencana segera dibentuk. Melalui posko itu, diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.
Di samping itu, Suharyanto menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat. "Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB," sebut Suharyanto.
"Posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya keselamatan masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa setidaknya ada sekitar 200 warga yang mengungsi akibat terdampak gempa bumi. Namun, Irna memastikan bahwa sebagian besar mereka saat ini telah kembali ke rumah masing-masing. "Mereka telah kembali ke rumah," ungkap Irna.
Meskipun sebagian besar sudah kembali ke rumah, Kepala BNPB berharap agar pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi. Dia juga menekankan agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lain hingga tingkat RT dan RW.
Baca juga: Pemprov Banten Salurkan Bantuan Logistik Awal Untuk Warga Terdampak Gempa
Adapun menurut laporan Bupati Irna Narulita yang disampaikan kepada Kepala BNPB, ada sebanyak 1.100 rumah rusak yang meliputi 617 unit rusak ringan, 269 unit rusak sedang, dan 214 unit rusak berat. Selanjutnya ada 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedan termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah, dan 1 tempat usaha. (OL-14)
AHLI Geologi Bumi - Paleoseismolog BRIN mengatakan gempa bumi Poso yang terjadi pada 17 Agustus 2025 yang berada dekat di Sesar Tokararu menyisakan banyak pertanyaan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa tektonik tersebut terjadi pada pukul 17.05 WIB atau 18.05 Wita
Sistem peringatan dini gempa bumi memanfaatkan jaringan sensor seismik untuk mendeteksi gelombang primer (P)—gelombang cepat yang muncul pertama kali saat gempa terjadi.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
Studi terbaru ungkap Patahan Tintina di wilayah terpencil utara Kanada berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.
Provinsi Banten resmi menjadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Indonesia 2025. Tim Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) menilai kesiapan Banten melalui site visit ke berbagai lokasi
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Pemenang dianugerahi Tongkat Teratai dan Mahkota Teratai, sebagai simbol tanggung jawab dalam membawa nama Banten di ajang Nasional Duta Pariwisata Indonesia 2025.
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved