Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bekerja sama dengan para mitra membangun pusat penyelamatan satwa liar dilindungi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
Pusat penyelamatan satwa ini diberi nama Sumatran Rescue Alliance (SRA) hasil sinergi antara KLHK melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatra Utara dan Balai KSDA Aceh, bersama dengan organisasi Orangutan Information Center (OIC), serta Orangutan Project.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengungkapkan, adanya SRA tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab manusia untuk melindungi alam dan lingkungan hidup.
"Upaya ini merupakan wujud atas kewajiban kita sebagai manusia untuk melindungi alam, saling eksis dan hidup berdampingan dengan satwa, karena tanpa satwa-satwa tersebut maka ekosistem akan terganggu, dan berpotensi memunculkan konflik antar manusia dengan satwa," kata Alue dalam keterangan resmi, Kamis (13/1).
"Hutan tidak diciptakan Tuhan hanya untuk manusia saja, namun juga untuk makhluk ciptaan-Nya yg lain," tambahnya.
Alue juga menegaskan bahwa pemerintah sebagai simpul koordinasi dan negosiasi bagi seluruh pemangku kepentingan, sangat terbantu atas sinergi dari berbagai pihak.
Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi agar dapat saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan sebagainya, sehingga upaya penyelamatan satwa menjadi kuat secara bersama-sama.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, KLHK, Indra Eksploitasia yang juga hadir pada peresmian ini melaporkan bahwa SRA merupakan salah satu dari empat pusat penyelamatan satwa yang ada di Sumatra Utara.
"Selain SRA, terdapat juga Pusat Rehabilitasi orangutan Mbatubelin, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Barumun, Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit," ucapya,
Kemudian, Steering Commitee SRA, Panut Hadisiswoyo mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung program pemerintah untuk melindungi dan menyelamatkan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.
"Bersama Balai Besar KSDA Sumatra Utara, SRA melakukan penyelamatan satwa mulai dari penampungan, rehabilitasi serta habituasi untuk reintroduksi kembali ke alam liar," tutup dia.
Sebagai informasi, SRA mulai dibangun pada tahun 2020, di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
Hingga saat ini telah terdapat beberapa satwa yang berhasil diselamatkan antara lain, 4 Owa ungko (Hylobates agilis), 1 Owa sarudung (Hylobates lar), 14 Siamang (Symphalangus syndactylus), 2 orangutan (Pongo abelii), serta 3 beruang madu (Helarctos malayanus).
Saat ini di wilayah kerja BBKSDA Sumatra Utara bertambah menjadi 4 Lembaga Konservasi Khusus diantaranya, Pusat Rehabilitasi orangutan Mbatubelin, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Barumun, Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit. (Ata/OL-09)
Pelaku berinisial RZ (40) warga Pandam, Jorong Anak Aia Dadok, Kecamatan Lubuk Basung ditangkap ketika akan menjual sisik trenggiling (manis javanica) seberat 1,5 kilogram pada Sabtu (28/6).
Peneliti IPB University Nyoto Santoso mengatakan bahwa lutung sentarum, yang merupakan primata endemik Kalimantan, hingga kini belum termasuk dalam mandat pengelolaan BBTNBKDS.
BALAI Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mendapatkan laporan dari pihak pengelola Lembaga Konservasi (LK) Kasang Kulim terkait kelahiran satwa langka hampir punah, orangutan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan JS, 46, agen gas bersubsidi sebagai tersangka kasus kepemilikan satwa dilindungi.
Elang Paria merupakan salah satu spesies pemangsa dan pemulung alami yang memiliki peran penting dalam ekosistem
Dari pelaku berinisial BH (32) berperan sebagai pemilik dan NJ (23 th) berperan sebagai penjual ke luar negeri, diamankan bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved