PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan beberapa temuan dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) 100% di beberapa daerah di antaranya kebijakan yang tergesa-gesa, pelanggaran protokol kesehatan (prokes), dan masih kurangnya pengawasan.
Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan berdasarkan laporan P2G Daerah, pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. P2G masih menemukan banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu saat tiba di sekolah.
Hal ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai, berharap agar sekolah memperbanyak alat pengecekan suhu yang dipasang secara terpisah satu sama lain.
"Kami dapat laporan, dari Jakarta mau pun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," kata Iman, Rabu (12/1).
Dirinya juga menceritakan kesulitan prokes di lapangan salah satunya juga dialami oleh salah satu SMP di Kepulauan Riau yang mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan.
"Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa handphone ternyata mereka main Tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah di antara alasan P2G meminta PTMT 100% dilakukan secara bertahap," ujar Iman.
Banyak sekolah juga diam-diam membuka kantin dengan alasan tidak semua siswa membawa bekal makan dari rumah, sebab orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga sekolah berinisiatif membuka kantin. Sehingga posisi sekolah pun dilematis.
"Ada SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera, dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara bendera memang tidak dilarang, tapi potensi kerumunannya tinggi,” ungkapnya.
Temuan beberapa sekolah yang melakukan pelanggaran prokes seperti di Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Situbondo, Bima, intinya terjadi di semua daerah yang sudah PTMT 100%.
"Namun P2G sangat mengapresiasi keputusan Walikota Solo yang menunda PTMT 100% karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas. Begitu pula Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTMT 100%, ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian omikron," pungkasnya. (Iam/OL-09)
