Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan beberapa temuan dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) 100% di beberapa daerah di antaranya kebijakan yang tergesa-gesa, pelanggaran protokol kesehatan (prokes), dan masih kurangnya pengawasan.
Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan berdasarkan laporan P2G Daerah, pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. P2G masih menemukan banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu saat tiba di sekolah.
Hal ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai, berharap agar sekolah memperbanyak alat pengecekan suhu yang dipasang secara terpisah satu sama lain.
"Kami dapat laporan, dari Jakarta mau pun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," kata Iman, Rabu (12/1).
Dirinya juga menceritakan kesulitan prokes di lapangan salah satunya juga dialami oleh salah satu SMP di Kepulauan Riau yang mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan.
"Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa handphone ternyata mereka main Tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah di antara alasan P2G meminta PTMT 100% dilakukan secara bertahap," ujar Iman.
Banyak sekolah juga diam-diam membuka kantin dengan alasan tidak semua siswa membawa bekal makan dari rumah, sebab orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga sekolah berinisiatif membuka kantin. Sehingga posisi sekolah pun dilematis.
"Ada SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera, dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara bendera memang tidak dilarang, tapi potensi kerumunannya tinggi,” ungkapnya.
Temuan beberapa sekolah yang melakukan pelanggaran prokes seperti di Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Situbondo, Bima, intinya terjadi di semua daerah yang sudah PTMT 100%.
"Namun P2G sangat mengapresiasi keputusan Walikota Solo yang menunda PTMT 100% karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas. Begitu pula Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTMT 100%, ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian omikron," pungkasnya. (Iam/OL-09)
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
SEKOLAH menengah atas terbuka (SMA-T) atau sekolah menengah swasta yang disiapkan pemerintah bagi siswa SMP yang dinyatakan tidak lolos PPDB
Pertumbuhan mata minus yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit mata di kemudian hari.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Muhammad Zain mengajak guru instruktur untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan semangat yang tinggi.
Ia mengatakan, untuk guru ini targetnya di Sumsel sebanyak 144.807, dan sudah divaksinasi sebanyak 80.887 atau 55,86%.
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Visi dan misi yang jelas dari SMA Labschool Kebayoran ini, tambahnya semakin kuat dan jelas dengan didukung kepemimpinan yang efektif dalam mencapai keberhasilan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
Festival SenengMinton merupakan salah satu cara memasyarakatkan bulu tangkis ke usia dini secara terstruktur.
Pihak SMP N 1 Brebes membagikan kertas antrean kepada para calon siswa baru yang datang subuh, agar mereka diutamakan terlebih dulu dalam proses pendaftaran.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved