KEJADIAN tenggelamnya kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia terus terjadi berulang kali.
Sayangnya, pemerintah sibuk dengan penanganan masalah seperti pemadam kebakaran dan cenderung kasuistik bukan pada akar masalahnya. Padahal akar masalah saat ini adalah lambannya penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia.
“Kami mendesak agar lintas kementerian sebagai pelaksana teknis dalam hal ini Kemnaker, BP2MI dan Kemlu mempercepat proses MOU Indonesia dengan Malaysia untuk melindungi PMI dari jalur jalur yang tidak resmi" ujar Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Jamaludin Suryahadikusuma dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (11/2/2022).
Menurut Jamal, sesungguhnya soal MoU ini sudah ada pembicaraan di tingkat antar kepala negara. Namun sangat disayangankan, pemerintah Indonesia yang lambat dalam pembahasan di tingkat teknis sehingga MoU ini jadi terus tertunda.
Pandemi Covid 19, lanjut Jamal, telah banyak menyebabkan kehilangan pekerjaan baik akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sefihak maupun karena perusahaan tempat bekerjanya tutup permanen. Wajar, jika orang untuk mendapatkan pekerjaan akan nekat dengan menjadi PMI dengan cara apapun walau beresiko.
“Hunger can not wait. So, pemerintah harus aware dan moved fast agar rakyat tidak semakin menderita,” gugahnya.
Jamal mengingatkan, jika sementara Pemerintah abai dan tidak mempercepat MoU, maka pemerintah telah abai dengan amanat Presiden Jokowi tentang perluasan kesempatan kerja seperti yang diamanatkan dalam Nawacita Presiden.
B2P3 mencatat, bahwa penempatan ribuan PMI ke negara Malaysia akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang stagnan akibat lesunya pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun masa Pendemi ini. Karena itu, dengan dipercepatnya MoU dengan pemerintah Malaysian akan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.
Jamal juga meminta agar seluruh stake holder terkait penempatan dan perlindungan PMI ke Malaysia baik dari unsur P3MI maupun NGO agar Bersama mendesak pemerintah untuk mempercepat MoU dengan pemerintah Malaysia.
Seperti diberitakan media, Polda Sumut) telah menetapkan sembilan tersangka kasus kapal diduga mengangkut TKI ilegal yang berangkat dari Batu Bara dan tenggelam di perairan Malaysia.
Kapal yang mengangkut 57 orang diduga pekerja migran ilegal asal Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Sekinchan, Selangor, Malaysia, pada Sabtu (25/12). Empat anak buah kapal (ABK) dan sekitar 35 penumpang berhasil diselamatkan, sementara lainnya diperkirakan meninggal.
Duta besar RI di Malaysia Hermono menyebutkan jenazah yang ditemukan 10 orang dan sisanya belum diketahui. Kapal berangkat dari Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara menuju Malaysia. (OL-13)
