EPIDEMIOLOG Universitas Indonesia Tri Yunis Miko meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang menentukan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Terlebih saat ini lonjakan kasus covid-19 mulai terjadi sebagai dampak dari kegiatan liburan yang dilakukan oleh warga.
Miko menjelaskan, ia memahami pemerintah daerah tak bisa begitu saja mengubah kebijakan PTM 100% yang saat ini sedang dilakukan karena harus patuh dan taat kepada SKB tersebut. Untuk itu, ia meminta agar ada revisi terhadap SKB itu.
Baca juga: KemenPPPA : Kesehatan dan Keselamatan Jadi Prioritas Utama Pelaksanaan PTM 100%
"Iya itu yang atur PPKM-nya saya rasa salah ya, pemerintah level 2 dan level 1 tidak ada pembatasan dalam tatap muka begitu atau sekolah. Aturannya yang dibetulkan. Tapi kemudian, Depok aja minta tunda, kemudian Bogor juga minta tunda karena dia turun ke PPKM level 2. Jadi menurut saya Jakarta harusnya mikir," ungkap Miko saat dihubungi, Selasa (11/1).
Harusnya ada perbedaan antara penerapan PTM di setiap level. Karena kenaikan setiap level menunjukkan kenaikan kewaspadaan oleh pemerintah.
Namun, dalam praktiknya, Jakarta yang saat ini berstatus PPKM level 2 masih diperbolehkan menggelar PTM 100% sesuai isi SKB.
"Iya betul. Artinya pembatasan level 1 ke 2 jangan sama. Level 2 dan level 3 juga harus berbeda. Level 3 dan level 4 juga harusnya berbeda," tandasnya.
Ia pun meminta agar pemerintah tak buru-buru mau menghidupkan kembali iklim sekolah yang normal seperti sebelum adanya pandemi karena khawatir yang terkena imbasnya adalah anak-anak.
"Jadi SKB 4 menteri itu benar-benar mau menghidupkan sekolah, cuma tidak mikir. Sebenarnya 100% bisa, dengan giliran jadi misalnya 3 jam. Yang pertama untuk 50% pertama atau 3 jam kedua ya untuk yang sesi berikut 50% yang kedua," papar Miko. (OL-6)
