Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
EPIDEMIOLOG Universitas Indonesia Tri Yunis Miko meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang menentukan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Terlebih saat ini lonjakan kasus covid-19 mulai terjadi sebagai dampak dari kegiatan liburan yang dilakukan oleh warga.
Miko menjelaskan, ia memahami pemerintah daerah tak bisa begitu saja mengubah kebijakan PTM 100% yang saat ini sedang dilakukan karena harus patuh dan taat kepada SKB tersebut. Untuk itu, ia meminta agar ada revisi terhadap SKB itu.
Baca juga: KemenPPPA : Kesehatan dan Keselamatan Jadi Prioritas Utama Pelaksanaan PTM 100%
"Iya itu yang atur PPKM-nya saya rasa salah ya, pemerintah level 2 dan level 1 tidak ada pembatasan dalam tatap muka begitu atau sekolah. Aturannya yang dibetulkan. Tapi kemudian, Depok aja minta tunda, kemudian Bogor juga minta tunda karena dia turun ke PPKM level 2. Jadi menurut saya Jakarta harusnya mikir," ungkap Miko saat dihubungi, Selasa (11/1).
Harusnya ada perbedaan antara penerapan PTM di setiap level. Karena kenaikan setiap level menunjukkan kenaikan kewaspadaan oleh pemerintah.
Namun, dalam praktiknya, Jakarta yang saat ini berstatus PPKM level 2 masih diperbolehkan menggelar PTM 100% sesuai isi SKB.
"Iya betul. Artinya pembatasan level 1 ke 2 jangan sama. Level 2 dan level 3 juga harus berbeda. Level 3 dan level 4 juga harusnya berbeda," tandasnya.
Ia pun meminta agar pemerintah tak buru-buru mau menghidupkan kembali iklim sekolah yang normal seperti sebelum adanya pandemi karena khawatir yang terkena imbasnya adalah anak-anak.
"Jadi SKB 4 menteri itu benar-benar mau menghidupkan sekolah, cuma tidak mikir. Sebenarnya 100% bisa, dengan giliran jadi misalnya 3 jam. Yang pertama untuk 50% pertama atau 3 jam kedua ya untuk yang sesi berikut 50% yang kedua," papar Miko. (OL-6)
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
SEKOLAH menengah atas terbuka (SMA-T) atau sekolah menengah swasta yang disiapkan pemerintah bagi siswa SMP yang dinyatakan tidak lolos PPDB
Pertumbuhan mata minus yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit mata di kemudian hari.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Muhammad Zain mengajak guru instruktur untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan semangat yang tinggi.
Ia mengatakan, untuk guru ini targetnya di Sumsel sebanyak 144.807, dan sudah divaksinasi sebanyak 80.887 atau 55,86%.
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Visi dan misi yang jelas dari SMA Labschool Kebayoran ini, tambahnya semakin kuat dan jelas dengan didukung kepemimpinan yang efektif dalam mencapai keberhasilan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
Festival SenengMinton merupakan salah satu cara memasyarakatkan bulu tangkis ke usia dini secara terstruktur.
Pihak SMP N 1 Brebes membagikan kertas antrean kepada para calon siswa baru yang datang subuh, agar mereka diutamakan terlebih dulu dalam proses pendaftaran.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved