BKKBN Minta Masyarakat Utamakan Prakonsepsi Bukan Pre-wedding

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta masyarakat lebih mementingkan adanya prakonsepsi dibandingkan menggelar acara pre-wedding. Hal itu untuk meningkatkan kesehatan keluarga khususnya para ibu.

“Jangan hanya pre-wedding saja yang dipentingkan sebelum nikah, prakonsepsi jauh lebih penting dan harganya jauh lebih murah daripada pre-wedding," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan resmi, Jumat (17/12).

Prakonsepsi merupakan langkah perawatan sebelum terjadi kehamilan dengan rentang waktu tiga bulan hingga satu tahun. Menurut Hasto, prakonsepsi dan pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan sejak tiga bulan sebelum menikah harus dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kehamilan, seperti janin tumbuh dalam kondisi yang lambat.

Pemeriksaan kesehatan tersebut juga membantu ibu untuk mencegah anak lahir dalam keadaan stunting (lahir dalam kondisi kerdil). Sebab itu akan menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak maksimal, terganggunya intelektual anak serta rentan terkena penyakit saat menginjak usia dewasa.

“Ditambah lagi, di umur 45 biasanya sakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Jika dilihat sebabnya, stunting disebabkan oleh kurang sub optimal health atau sub optimal nutrition atau asuhannya kurang baik,” imbuhnya.

Untuk membantu keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi, BKKBN terus memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah. Kolaborasi itu guna mempercepat penurunan angka stunting menjadi 14% pada 2024.

Pihaknya juga turut mengerahkan tim pendamping keluarga sebanyak 600 ribu personel yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi serta pendampingan pada ibu hamil. Ia berharap setiap keluarga rajin untuk memeriksakan kesehatannya baik di fasilitas kesehatan maupun melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mencegah kelahiran anak dalam keadaan stunting. “Jika memang terindikasi satu penyakit akan dikirimkan modul sesuai alamat keluarga tersebut,” kata dia.

Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan hingga saat ini angka prevalensi stunting masih mencapai 27,67%. Jauh dari standar yang telah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Soal stunting ini bukan masalah sepele. Jumlah tersebut masih di atas standar rekomendasi WHO yakni di bawah 20 persen," kata Tavip.

Tavip menegaskan bahwa stunting dapat berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lantaran rendahnya kecerdasan, kemampuan anak berpolitik serta meningkatnya risiko penyakit tidak menular.

Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk dapat bersama-sama mengatasi stunting. Sehingga generasi bangsa bebas dari berbagai macam penyakit, sehat dan menjadi anak-anak cerdas yang unggul berkualitas. "Stunting adalah sebuah ancaman pembangunan di masa mendatang karena rendahnya kualitas sumber daya manusia," tandasnya.(H-1)