Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) akan menerapkan kurikulum pendidikan yang baru pada tahun 2022. Kurikulum yang disebut lebih fleksibel itu tidak diberlakukan lagi program peminatan atau jurusan pada jenjang SMA.
"Kurikulum tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu padat materi. Ini penting agar guru punya waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Bukan sekadar kejar tayang materi yang ada di buku teks," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud-Ristek Anadito Aditomo melalui instagram resminya @ninoaditomo.
Dalam kurikulum baru tersebut, siswa kelas 11 dan 12 tidak lagi memilih jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasi pelajar. Artinya mata pelajaran yang dipilih adalah yang sesuai dengan jenjang karier yang diinginkan siswa.
Baca juga: Melawan Dosen Pelecehan Seksual di Lingkup Kampus
Meski demikian, ada mata pelajaran wajib yang harus ditempuh peserta didik. Mata pelajaran wajib tersebut adalah Pendidikan Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Seni Musik, Penjaskes dan Sejarah. Artinya, bila seorang siswa berminat menjadi dokter, maka bisa memilih mata pelajaran tambahan yang sesuai minatnya seperti Biologi, Kimia, Sosiologi dan lainnya.
Kepala BSKAP yang akrab disapa Nino itu mengatakan bahwa saat ini kurikulum prototipe sedang diterapkan secara terbatas di 2500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak. Mungkin belum banyak diketahui publik bahwa sekolah-sekolah peserta program ini mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan kita.
"Sebagian besar adalah sekolah yang biasa saja. Bukan sekolah yang biasa dianggap favorit atau unggul. Bukan sekolah yang punya fasilitas yang berlebih. Banyak yang justru kekurangan secara sarana-prasarana. Sebagian juga berada di daerah tertinggal," beberanya.
Menurutnya, penerapan secara terbatas merupakan tahap penting dalam pengembangan kurikulum. Uji coba di sekolah yang beragam memastikan bahwa kurikulum yang sedang dikembangkan memang bisa diterapkan di beragam kondisi.
Uji coba tersebut juga memberi insight tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum. Artinya, kurikulum dievaluasi oleh aktor paling penting yakni para guru dan evaluasi itu dilakukan dalam konteks nyata. "Ini melengkapi model uji publik yang biasanya didominasi oleh akademisi dan pengamat yang hanya melihat dokumen kurikulum saja," tandas Nino. (H-3)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan terdapat kesalahpahaman masyarakat terkait hadirnya Permendikdasmen soal kurikulum.
Vertical Collaborative Board di jenjang SD, yang mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi efektif.
Ketika tren pengangguran terbuka secara nasional menunjukkan penurunan, tingkat pengangguran dari perguruan tinggi justru meningkat
Melalui kurikulum tersebut, siswa tidak hanya unggul dalam akademis tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan siap melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional.
Ing madya mangun karsa, hampir tidak pernah diterapkan dalam diktum skema kebijakan pendidikan nasional.
Kurikulum tematik pengelolaan sampah sebagai muatan lokal ini kini diimplementasikan hingga ke hamper 1.600 sekolah.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved