Strategi Kemitraan BKKBN, Percepat Penurunan Stunting

DALAM rangka percepatan penurunan angka stunting yang ditargetkan sebesar 14% di 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian program pendukung. Salah satunya dengan strategi kemitraaan bersama swasta, CSO, lembaga donor, serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD).

Program 1.000 Mitra untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan inisiasi BKKBN dalam optimalisasi peran dan mobilisasi sumber daya untuk mempercepat penanganan stunting. “1.000 Mitra ini dari swasta, kami memberdayakan swasta dan masyarakat, selain menerapkan pola tripleheliks, dan kami bikin dapur umum di kampung-kampung KB, terutama di wilayah yang (angka) stunting-nya tinggi,” jelas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, beberapa waktu lalu.

Adanya sistem kemitraan ini bersifat business to business, adapun kementerian dan lembaga (K/L) sebagai fasilitator. Setiap kerja sama dan bantuan yang diberikan perlu didasari aspek hukum yang jelas dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama.

Adapun target sasaran intervensi ini yakni para calon pengantin, janin, dan bayi dalam 1.000 HPK serta ibu hamil dan masa interval. Salah satu bentuk intervensi stunting ialah pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga risiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas.

Seperti diberitakan, BKKBN menggencarkan program DASHAT di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, guna memberikan pemahaman sekaligus edukasi pada masyarakat mengenai asupan gizi seimbang.

“DASHAT bukan hanya berupa kegiatan sosial, tapi sebuah kegiatan ekonomi kreatif income generating yang bersifat mandiri. Jadi selain terdapat proses edukasi tentang gizi, termasuk juga tentang stunting, ada juga pemberdayaan ekonomi,” kata Plt Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani.

Dani menuturkan, DASHAT merupakan basis penanganan stunting di tingkat desa, khususnya melalui program pemberdayaan gotong royong. Pasalnya, penanganan stunting harus melalui beberapa jalur, seperti melalui proses edukasi pemberdayaan. Nantinya, edukasi tersebut tak hanya membahas soal gizi, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai pentingnya 1.000 HPK yang akan dilakukan melalui pendampingan dari petugas gizi Puskesmas dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Selain itu, ikhtiar tersebut juga dijalankan guna menjaga calon pengantin terhindar dari risiko stunting akibat separuh dari jumlah calon tersebut memiliki kondisi kekurangan gizi serta sebesar 50% memiliki penyakit anemia.

Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pengentasan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi yang secara tegas mengatakan sebagian dana desa dapat digunakan untuk pengentasan stunting di setiap desa di Indonesia, Dani berharap sinergi itu dapat menyatukan seluruh komponen hingga tingkat terkecil untuk mengatasi stunting.

“Perbaikan stunting itu tidak bisa di anak saja, tapi harus juga di ibunya. Antara anak dan ibu merupakan satu kesatuan yang betul-betul kita perhatikan. Kehamilan itu merupakan masa istimewa bagi keluarga yang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” tegas Dani, sapaan akrabnya.

Selain Kalbar dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala BKKBN bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengunjungi Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai dapur sehat atasi stunting,

“Di Tanjung Mas ini menjadi titik awal komitmen bersama kita melalui kegiatan DASHAT untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Melalui penyediaan makanan sehat dengan dukungan sumber makanan lokal yang ada. Kelurahan Tanjung Mas akan menjadi percontohan untuk daerah lain,” ungkapnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumber daya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumber daya kontribusi dari mitra lainnya.

BKKBN sedang menyiapkan tim pendamping keluarga risiko stunting. Setiap tim pendamping keluarga akan berjumlah tiga orang, yang memberdayakan potensi tokoh masyarakat dan kader yang sudah ada di desa tersebut dan tenaga kesehatan.

“Setiap tim pendamping keluarga akan berjumlah tiga orang, yang memberdayakan potensi tokoh masyarakat dan kader yang sudah ada di desa tersebut dan tenaga kesehatan,” ujar Hasto.Menurutnya, tim pendamping keluarga akan mendapatkan dukungan dana operasional dari BKKBN.

Walhasil, kegiatan-kegiatan dalam upaya penurunan stunting, termasuk DASHAT,merupakan hasil kerjasama dengan pihak lain. Ini karena keberhasilan sejumlah upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh BKKBN.(Far/S2-25)