Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SAATNYA kita merekatkan dan merajut kembali kebinekaan lewat pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi dampak krisis multidimensi yang terjadi di negeri ini.
"Krisis multidimensi di negeri ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi covid-19 terjadi di Tanah Air. Dampak pembangunan yang belum merata, arus globalisasi dan sejumlah lompatan teknologi menjadi penyebab munculnya sejumlah krisis. Kehadiran pandemi memperberat dampak krisis tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (16/11).
Hadir dalam sosialisasi tersebut Eva Yuliana (Anggota MPR) serta sejumlah pejabat dan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Menurut Lestari, pembangunan yang sedang dalam proses tentu masih menyisakan kesenjangan di sejumlah daerah.
Demikian juga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, globalisasi dan lompatan teknologi membuka hampir semua akses bagi berbagai ideologi yang berkembang di dunia. Sejumlah dampak itu, tambahnya, diperparah lagi dengan penggunaan gawai yang tidak bertanggung jawab oleh masyarakat.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, angka pertambahan positif covid-19 yang cenderung stagnan dalam beberapa hari terakhir juga harus diwaspadai, agar tidak meledak lagi dan menjadi ancaman. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Rerie menegaskan, kita harus memperkuat karakter anak negeri sebagai satu bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Baca juga: BNPB Luncurkan Gerakan Mobil Masker Untuk Masyarakat Riau
"Ini saatnya kita kembali mengedepankan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai luhur bangsa itu sudah terbukti mampu menjadi tameng dari hantaman berbagai krisis," tegasnya. (OL-14)
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved