Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
NASIB guru honorer di daerah masih sangat memprihatinkan bukan hanya dari proyeksi masa depan, namun pendapat bulanannya pun masih di bawah pendapatan daerah. Sehingga seluruh guru honorer masih meneriakkan kesejahteraan padahal perjuangannya untuk mendidik generasi bangsa sangat besar.
Guru honorer Susi Febri Ariza, 34, yang mengajar di SD 23 Payakumbuh Sumatra Barat sudah merasakan pahitnya menjadi guru honorer. Bagaimana tidak, sejak 2007 dirinya sudah mengabdi pada pendidikan dengan upah per bulannya hanya Rp700 ribu, bahkan awal karirnya hanya diberi Rp150 ribu.
"Hanya Rp700 ribu per bulan. Tetapi ada insentif dari pemerintah daerah sudah 2 tahun ini Rp800 ribu per bulan. Pada 2 tahun sebelumnya hanya Rp600 ribu per bulan dan 2 tahun sebelumnya lagi Rp450 ribu," kata Susi kepada Media Indonesia, Minggu (14/11).
Baca juga: 3 Warga Meninggal Dunia Akibat Angin Kencang di Mojokerto
Diketahui upah minimum regional (UMR) Payakumbuh sendiri sebesar Rp2.484.000 dan gaji guru honorer yang diterima Susi Rp700 ribu. Untungnya pemerintah daerah bersedia menganggarkan untuk memberikan insentif kepada guru honorer sebesar Rp800 ribu sehingga totalnya Rp1,5 juta itu pun tidak sampai UMR.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Susi juga mengandalkan ternak ayam dan tanaman sekitar rumah yang dijual untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya dan keluarga. Ibu 2 anak tersebut juga menjual pakan ayam dedak, jagung dan lainnya.
Susi menyebutkan upah tersebut nyatanya harus bisa disyukuri karena banyak daerah nasib guru honorernya masih jauh di bawah kata sejahtera. Ia mengatakan, sejumlah guru honorer upah per bulannya hanya Rp500 ribu tanpa bantuan insentif dari pemerintah daerah.
"Tiap daerah tidak mendapatkan insentif itu, tapi Alhamdulillah insentif kami dapat dari kebijakan dari Pemerintah Payakumbuh. Banyak juga teman teman di daerah tidak dapat insentif misalnya di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya Rp500-600 ribu dan tidak dapat insentif dan tergantung pemerintah daerahnya," ujarnya.
Titik terang untuk meningkatkan kesejahteraan sudah terbuka, dirinya lolos seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga harapan nasib baik terus menyertainya. Pemenuhan kesejahteraan untuk keluarga bisa terwujud.
Sehingga dorongan untuk kesejahteraan bagi guru honorer menjadi hak yang mutlak untuk diperjuangkan. Guru honorer masih menuntut kesejahteraan dan upah yang layak kepada pemerintah.
"Setidaknya upah bisa sesuai dengan UMR setidaknya kalau tidak bisa diangkat langsung maka bisa diberikan upah sesuai UMR agar kesejahteraannya juga terbantu," pungkasnya.(H-3)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved