Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
IBU rumah tangga yang mengelola krupuk dengan bahan baku utama lele di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kalimantan Timur (Kaltim), Sofiatun merasa senang karena usaha skala mikro yang dikelolanya terus berkembang.
Dari awalnya hanya mengandalkan uang belanja dari suaminya yang bekerja sebagai karyawan, kini ia justru bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk perempuan lain di desanya.
Berawal dari keinginannya untuk menghasilkan krupuk dengan bahan baku lele yang banyak melimpah di desanya, kini penghasilannya bisa lebih dari Rp 6 juta per bulan.
Permintaan krupuk lele pun tidak hanya dari tetangga sekitar tetapi juga sudah masuk ke rumah makan. Bersama dengan lima perempuan lainnya, usaha krupuk lele ini berada dalam naungan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mandiri.
“Perempuan harus mandiri, punya uang sendiri tidak menggantungkan pada suami. Saya bersyukur bisa mengajak perempuan lain di desa untuk melakukan hal yang salam dalam kelompok wanita tani ini,” ujar Sofiatun yang ketua KWT Mandiri.
Hal ini disampaikan Sofiatun saat berbagi pengalaman dalam talkshow rangkaian UNFCCC COP 26 Pavilion Indonesia yang dilakukan secara online, Rabu (10/11) dengan tema GESI (Gender & Social Inclusion) dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kelola Hutan di Tingkat Tapak.
Sofiatun tidak menyangka, usaha kecil yang ditekuninya mengantarkan dirinya untuk bisa bicara dalam forum perubahan iklim tersebut dan disaksikan secara internasional.
“Deg-degan, tetapi ternyata usaha kecil kalua kita tekuni membawa dampak positif terhadap pengembangan perempuan. Tidak hanya dapat uang, tetapi juga mendukung pengelolaan hutan secara lestari,” tambahnya.
KWT Mandiri merupakan binaan dari mitra pemasok Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, PT Surya Hutani Jaya (SRH) yang memberikan bantuan modal, peralatan, pendampingan dan pemasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan dari kelompok tersebut.
“Kami melihat potensi dan tergerak untuk membantu kelompok wanita tersebut agar usahanya makin berkembang. KWT Mandiri Desa Sumber Sari ini aktif mendorong pengelolaan hutan lestari dengan mengajak masyarakat desa yang bergerak di bidang pertanian untuk bisa mengelola lahan pertanian dengan sistim tanpa bakar,” jelas Adi Heryanto, pendamping KWI Mandiri dari PT SRH
Sejak mendapat bantuan dari program DMPA (Desa Makmur Peduli Api) usaha UMKM yang dijalankan oleh kelompok mandiri terus berkembang sehingga tidak hanya kerupuk lele yang diproduksi tetapi juga ada produk-produk lain seperti keripik singkong, rengginan, madu mongso, jipang dan marning jagung.
Produk-produk ini di di pilih oleh kelompok mandiri karena peminat yang cukup tinggi dan secara bahan baku mudah di dapat di sekitar desa, seperti ikan lele yang menjadi bahan baku kurupuk lele di dapat dari petani peternak ikan lele yang juga penerima program DMPA PT Surya hutani Jaya.
Dukungan terhadap pengembangan perempuan di wilayah tersebut tidak hanya datang dari swasta, tetapi juga dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) XI Samarinda.
“Menjadi kawajiban kami untuk membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan salah satunya dengan meningkatkan ketrampilan bagi warga, tidak hanya perempuan saja," kata Eko Bhahariwanto dari BPHP XI Samarinda dalam sesi yang sama. .
"Dukungan bisa kamki berikan berupa pelatihan, pendampingan bahkan modal. Kalau masyarakat di sekitar hutan sejahtera, hutan pasti juga terjaga,” jelasnya.
Eko meyakini, kolaborasi swasta dan pemerintah ini melalui program pemberdayaan masyarakat melalui program DMPA dapat menjalin hubungan lebih harmonis dan kerja sama yang baik dengan pihak masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan. (RO/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved