Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung pengelolaan pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia untuk memenuhi hak pengungsi anak tersebut.
"Merupakan satu keharusan bagi kita termasuk pemerintah dalam meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pendidikan," kata Kepala Pusat Riset Politik BRIN Firman Noor dalam keterangan di Jakarta, Selasa (26/10).
Firman mengatakan ada keterkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dengan adanya ruang untuk pengungsi anak luar negeri berpendidikan dan mendapatkan hak sipilnya. Praktik tersebut berpengaruh pada posisi Indonesia di tingkat global yang lebih baik.
Ia menuturkan keterlibatan sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi anak menandakan posisi yang baik di tingkat global.
Baca juga: BRIN: Pengembangan Talenta Muda Perlu Kolaborasi Banyak Pihak
"Yang sekarang perlu kita perhatikan bersama adalah urgensi meningkatkan kontribusi Indonesia dalam bidang kemanusiaan dalam kebutuhan pendidikan pengungsi anak," ujarnya Firman.
Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi The United Nations Convention on The Rights of Child 1989 (UNCRC).
Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia melakukan perlindungan terhadap pengungsi anak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam butir-butir pasal yang tertulis di dalam UNCRC.
Data terakhir menunjukkan pengungsi di Indonesia mencapai 13.459 orang, yang di antaranya diperkirakan sekitar 27 persen merupakan pengungsi anak dan 114 orang di antaranya datang sendiri atau terpisah dengan keluarga.
Peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN Tri Nuke Pudjiastuti menuturkan pemenuhan hak-hak pengungsi anak, terutama dalam pendidikan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan UNCRC, yang menunjukkan komitmen kuat menjamin pemenuhan hak anak non diskriminasi dan menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum internasional sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Pemahaman terhadap hak pengungsi anak, di bidang pendidikan, juga perlu dimiliki baik oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak. (Ant/H-3)
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memaksa 130.000 orang mengungsi
Banjir setinggi hingga satu meter melanda 23 desa di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin malam (7/7), akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.
Kementerian Sosial memastikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa terpenuhi.
Petugas terus berjaga dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan para pengungsi.
BPBD DKI mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
Acara bertajuk Suara Pengungsi: A Celebration of Shared Humanity, Hope, and Dignity digelar untuk memperingati Hari Pengungsi Dunia yang jatuh setiap bulan Juni.
Perselisihan yang telah berlangsung lama antara Thailand dan Kamboja mengenai Kuil Preah Vihear mengalami peningkatan signifikan.
Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus di Gaza pada Kamis (17/7).
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved