SALAH satu agenda paling krusial dalam COP-26 ialah pembahasan aturan teknis implemetasi Article 6 of the Paris Agreement. Berikut, operasionalisasi kerja sama internasional untuk pemenuhan NDC melalui mekanisme pasar dan non-pasar.
Adapun, agenda tersebut merupakan salah agenda yang belum tuntas dibahas sejak COP-24 di Katowice. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut negosiasi agenda itu penting bagi Indonesia.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Komitmen RI Hadapi Darurat Energi dan Iklim
Indonesia dikatakannya sudah sangat siap dengan semua infrastruktur pendukung kebijakan. "Indonesia telah mempersiapkan infrastruktur regulasi di dalam negeri. Seperti, peraturan presiden mengenai nilai ekonomi karbon," ujar Siti dalam keterangan resmi, Senin (25/10).
"Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menetapkan pajak karbon sebagai bagian penguatan regulasi. Serta, mempersiapkan implikasinya pada sektor perdagangan internasional," imbuhnya.
Dalam dokumen NDC, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, yakni 29% tanpa syarat dengan usaha sendiri. Lalu, 41% bersyarat dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030.
Baca juga: BNPB: Ada 53 Kejadian Angin Kencang Sepanjang Oktober
Sebagaimana agenda COP sebelumnya, delegasi Indonesia terdiri dari unsur pemerintah dan non-party stakeholders (NPS). Kepada delegasi Indonesia di COP-26, Siti berpesan agar menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim yang terencana dan solid.
"Indonesia cukup bangga implementasi kebijakan leading by example, selain ditunjukkan kerja pemerintah, juga diperlihatkan non-state actors. Kiranya Indonesia bangga bahwa sesi di Paviliun Indonesia, yang juga merupakan representasi dari non-state actors," pungkas Siti.(OL-11)
