SEDIKITNYA 700 dokter di Indonesia gugur selama pandemi Covid-19 dan membuat makin renggangnya ketimpangan antara rasio dokter dan populasi. Gara-gara itu juga, layanan dokter di Indonesia menjadi yang kedua terbawah di Asia.
Pengamat Sekaligus Konsultan Kesehatan Handrawan Nadesul mengatakan saat ini masih butuh sedikitnya tiga kali lipat jumlah tenaga dokter umum dan dokter spesialis dibanding sekarang ini. Belum ditambah dengan dokter spesialis, yang jumlahnya masih jauh dari cukup.
"Selama ini kita terlena, produksi dokter tidak bisa mengejar kebutuhan populasi, sekurangnya 1 dokter melayani 5 ribu penduduk seperti negara maju dan sebaran dokter kita masih terpusat di kota besar," kata Handrawan saat dihubungi, Minggu (24/10).
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memproduksi tenaga dokter lebih banya. Dengan begitu, ratio dokter-populasi yang ideal 1:5.000 bisa terkejar.
"Produksi yang ada sekarang sudah sebagian disumbang Fakultas Kedokteran swasta. Soal dokter spesialis juga bernasib sama," sebutnya.
Diketahui bahwa sampai 2021, jumlah dokter umum di Indonesia baru tersedia sekitar 30 ribu dokter. Ini berarti ratio dokter-populasi sangat rendah.
Dampaknya di lapangan seperti apa? Handrawan mengatakan, masih ada sekitar 700 puskesmas yang belum ada tenaga dokter. Kondisi ini, tegasnya, harus segera diatasi karena justru rakyat di daerah perifer yang lebih membutuhkan layanan kesehatan primer dan preventive medicine.
Untuk menutupi kekurangan tenaga dokter di lapangan, kata Handrawan, para dokter yang ada harus bekerja ekstra sampai seharian penuh. Bukan hanya menangani pasien covid-19 dan noncovid-19, tapi juga untuk keperluan vaksinasi.
"Padahal, idealnya tidak lebih 7 jam melayani kasus Covid-19. Terasa betapa kekurangan tenaga dokter juga untuk vaksinasi, sehingga memerlukan relawan dari TNI, selain paramedis terlatih," cetusnya.
Dalam memasuki endemi covid-19, Handrawan memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, puskesmas yang menjadi layanan kesehatan primer harus direvitalisasi dengan memastikan adanya tenaga dokter di puskesmas.
"Ujung tombak supaya masyarakat cerdas hidup sehat itu berkat program puskesmas yang terimplementasikan. Tanpa dokter puskesmas, peran mencerdaskan masyarakat untuk hidup sehat, menjadi lumpuh," katanya.
Kedua, karena tenaga dokter yang terbatas, dan pekerjaan puskesmas lebih manajerial kesehatan, Handrawan menganggap akan lebih tepat jika puskesmas dipimpin oleh para sarjana kesehatan masyarakat (SKM). Sebab, mencetak tenaga SKM lebih tidak berbiaya tinggi, dan sekolahnya pun lebih singkat dibanding mencetak tenaga dokter.
Ketiga, berikan apresiasi berlebih kepada para dokter, terutama mereka yang bertugas di daerah 3T. Selama ini, katanya, sulitnya mengatur distribusi dokter oleh karena penghargaan pemerintah terhadap tenaga dokter yang memprihatinkan. Padahal, pendidikan kedokteran lebih sulit, lama, dan memakan biaya tidak kecil
"Untuk memproduksi satu dokter sedikitnya perlu Rp1,5 miliar. Jika penghargaan dokter oleh pemerintah tidak memadai sebagai profesi dokter, masuk akal kalau dokter keberatan mengabdi di daerah, apalagi daerah terpencil. Baru 10 tahun terakhir struktur penggajian dokter lebih layak, khususnya untuk daerah terpencil," jelasnya. (H-2)
