INDONESIA tengah bersiap untuk mengikuti konferensi iklim COP 26 di Glasgow Inggris pada 31 Oktober mendatang. Melihat hal tersebut, Dewan Energi Nasional menilai, dalam agenda internasional tersebut perlu dibahas secara rinci mengenai upaya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
Dikatakan Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha, dari lima sektor yang menjadi fokus dalam penurunan emisi gas rumah kaca, emisi karbon yang ada di sektor energi cukup besar, yakni 1.669 juta ton. Sementara itu, target penurunan emisi karbon di sektor energi jika dilihat dari dokumen nationally determined contributions (NDC), penurunan di sektor tersebut hanya mencapai 314 sampai 398 juta ton.
"Bisa dibayangkan bahwa sisa yang harus dikurangi dari emisi karbon di sektor energi sangat tinggi. Masih ada sekitar 1.300 juta ton lagi," kata Satya dalam diskusi virtual, Kamis (21/10).
Ia membandingkan dengan sektor foresty yang potensi penghasilan emisi karbonnya hanya 714 juta ton. Sementara itu, pengurangannya lebih besar yakni 497-650 juta ton.
"Ini justru menjadi kata kunci dalam pertemuan Glasgow nanti. Di Glasgow saya lihat topik yang paling banyak dibahas adalah forestry dan perubahan lahan dibanding energi" ungkap dia.
"Jadi kita ingin nanti dalam updated NDC atau LTS-LSSR 2050 sektor energi mendapatkan highlight yang cukup. Karena skema ini mencerminkan bahwa kita harus melakukan banyak hal di situ," imbuhnya.
Ia mengungkapkan, berbagai upaya bisa dilakukan untuk menurunkan emisi di sektor energi. Diantaranya yakni dengan melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, melakukan efisiensi, dan penggunaan teknologi baru di sektor energi.
"Jadi pada waktu ada COP 26, message yang musti kita highlight adalah langkah-langkah yang mencerminkan pengurangan emisi karbon yang signifikan di sektor energi," ucap dia.
Baca juga ; Terget Net Zero Emission, Indonesia Setop Jual Kendaraan Konvensional
Adapun, berbagai catatan yang menurut dia perlu disuarakan dalam COP 26 Glasgow ialah Indonesia sebagai negara berkembang perlu mendorong negara maju untuk meningkatkan pendanaan iklim dan membuatnya dapat diakses.
"Indonesia perlu mengambil peran konstruktif dalam COP 26 sebagai negara adidaya sumber daya alam, Indonesia berada dalam posisi yang sangat baik untuk menjadi pemimpin global dalam trasnisi menuju ekonomi nol karbon," pungkas dia.
Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai hal untuk agenda COP 26 di Glasgow.
"Salah satunya pemerintah kini sedang mencoba melihat energi transisi yang adil dan affordable. Karena kalau tidak affordable, rencana apapun akan sulit dibuat scalability yang tinggi," ungkap dia.
Adapun, dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah juga telah membuat sejumlah kebijakan fiskal. Dari sisi APBN, pemerintah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp102,65 triliun atau 4% pertahun untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Selain itu berbagai inovasi pendanaan juga telah dilakukan, mulai dari pelibatan sektor swasta hingga internasional, serta adanya carbon pricing.
"Nanti diharapkan begitu carbon price dan carbon market sudah tercipta, kita ada mekanisme lain di luar insentif yntuk mengkompensasi perusahaan yang telah berhasil melakukan adopsi teknologi baru. Sehingga emisinya turun dan akan terkompensasi di karbon market," pungkas dia. (OL-7)
