DEPUTI II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengungkap salah satu penyebab tingginya persoalan ekonomi di Papua adalah perspektif kultural masyarakat setempat yang kerap menganggap PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi.
Pola pikir tersebut akhirnya membuat sebagian besar penduduk Bumi Cenderawasih enggan berwirausaha dan membuat tingkat pengangguran menjadi tinggi.
Oleh karena itu, KSP akan membuka pemahaman masyarakat Papua dan mendorong penguatan vokasi di provinsi tersebut.
"Kita akan bentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” ujar Abetnego melalui keterangan resmi, Minggu (17/10).
Upaya tersebut, imbuhnya, telah berhasil diterapkan di Sulawesi. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan vokasi pertambangan, bidang yang memang unggul di pulau tersebut.
"Akhirnya sekarang banyak tenaga kerja ahli di sektor pertambangan. Respon pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal," jelasnya.
Baca juga: Wapres Sebut Pembentukan BLK untuk Percepatan Pembangunan Papua
Abetnego menambahkan peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian juga harus ditingkatkan.
Selama ini, pemerintah dan masyarakat terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua naik ke level atas.
"Tapi kita sering lupa kalau perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” tuturnya.
Ia mengatakan masyarakat yang berada di kelas menengah di Papua jumlahnya masih sangat sedikit. Akibatnya, kekosongan pada strata itu banyak diisi oleh para pendatang. Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 26,8%. Namun Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.
“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka itu, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” tuturnya.(OL-5)
