Rencana Pemberian Booster untuk Jamaah Umrah Masih Dibahas

INDONESIA belum bisa menyertakan jemaah umrah ke Tanah Suci karena persyaratan protokol kesehatan yang diterapkan otoritas di sana. Salah satunya penggunaan jenis vaksin. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah RI.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi bahwa rencana pemberian vaksinasi booster untuk calon jemaah umrah masih dalam tahap pembahasan bersama dengan Pemerintah Arab Saudi. "Saat ini masih dibicarakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri," kata Nadia saat dihubungi, Rabu (6/10).

Untuk itu, ia belum bisa memastikan mekanisme dan jenis vaksin yang kemudian akan diberikan kepada calon jemaah umrah untuk berangkat ke Tanah Suci.

Sebelumnya, persiapan penyelenggaraan ibadah umrah telah dibahas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama tim Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Telkom selaku operator aplikasi Peduli Lindungi.

Sesditjen PHU Ramadhan Harisman mengatakan pembahasan dilakukan sejak awal sebagai langkah persiapan sekaligus mitigasi jika Pemerintah Arab Saudi memberikan izin keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Apalagi, penanganan covid-19 di Indonesia terus membaik, ditandai dengan terus menurunnya kasus positif.

“Ini memang harus dipersiapkan sejak awal sehingga kalau ada kebijakan terbaru dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah, kita sudah siap,” ujar Ramadhan.

Menurutnya, ada sejumlah isu yang berkembang dalam rapat ini. Pertama, terkait dengan pemanfaatan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Dalam rapat ini dibahas beragam kemungkinan skema pemanfaatan booster, termasuk apakah dimungkinkan dengan skema berbayar. “Kami mengajak Kemenkes dan Kemenlu untuk bersinergi dalam upaya diplomasi, agar jemaah yang sudah vaksin dengan dua dosis lengkap tidak perlu lagi menggunakan booster,” ucap Ramadhan.

Ditambahkan, jika memang harus menggunakan booster, dan bagaimana skema pemanfaatannya, ini tentunya memerlukan kebijakan. "Ini juga akan kami konsultasikan di level pimpinan masing-masing kementerian,” pungkasnya.(H-1)