Wapres Minta Kementerian Siapkan Antisipasi Terkait PTM

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan untuk terus mengawal pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM) terbatas secara terpadu dan komprehensif. Hal ini terkait dengan penemuan klaster covid-19 di sekolah selama pelaksanaan PTM terbatas di sekolah-sekolah pada wilayah PPKM level 1-3.

“Pelaksanaan PTM harus dilakukan secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan Covid-19,” kata Maruf dalam keterangan persnya usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (5/10).

Setiap kementerian terkait, ungkapnya, menyiapkan skema terbaik apabila ditemukan kasus Covid-19 di sekolah tersebut. Ma’ruf menambahkan agar penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), percepatan vaksinasi Covid-19, penerapan protokol kesehatan khususnya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus terus dioptimalkan. Sehingga, upaya-upaya tersebut dapat berjalan berkesinambungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengendalian pandemi Covid-19 dan memperkuat Indonesia menuju masa endemi.

“Diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Perbaikan kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan skenario menuju kehidupan normal baru masyarakat berdampingan dengan virus korona,” ujarnya.

Wapres meminta agar PPKM berbasis level di seluruh wilayah Indonesia perlu dilanjutkan dengan pemberian relaksasi-relaksasi bagi sektor non esensial. Beberapa relaksasi yang diberikan di antaranya seperti pembukaan pusat kebugaran dengan kapasitas maksimal 25% dan dibukanya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk penerbangan internasional per 14 Oktober 2021. Namun seiring dengan relaksasi yang diberikan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu kembali. “Keberlanjutan PPKM harus dibarengi dengan relaksasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang didukung dan diperkuat dengan konsistensi dan komitmen kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak berakibat pada munculnya klaster-klaster baru,” tegas Wapres.

Hasil rapat menyimpulkan bahwa terdapat kemajuan-kemajuan dari penanganan pandemi di Indonesia, diantaranya terdapat 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2 yang didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya serta akan dilakukan uji coba penerapan PPKM level 1 new normal di Kota Blitar. Sebab kota tersebut telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi Covid-19 masyarakat umum dosis satu sebesar 75% dan dosis 1 masyarakat lanjut usia sebesar 60%.

Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), PPKM masih akan diterapkan pada level 3 karena belum mencapai target cakupan vaksinasi, begitu juga dengan Magelang, Bandung Raya, dan Surabaya. Sedangkan 3 wilayah non aglomerasi yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar, dan Madiun turun ke level 2. (OL-8)