Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19.id menampilkan data bahwa mayoritas responden tidak mendukung skema vaksinasi berbayar karena menganggap vaksin sebagai hak warga di kala pandemi. Selain itu, skema berbayar dianggap tidak adil terhadap warga kurang mampu.
“Melalui hasil survei yang ini, kami bisa memetakan masalah-masalah apa yang dihadapi masyarakat berdasarkan pengalaman dan persepsi vaksinasi warga. Ini penting agar masyarakat dan pemerintah bisa menggunakan inputnya untuk memperbaiki program vaksinasi ke depannya,” kata Jelas Efraim Leonard, campaigner dari Change.org Indonesia.
Survei tersebut disebarkan 6-21 Agustus 2021 secara online ke seluruh Indonesia dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.
Head of Katadata Insight Center (KIC) Adek Media Roza menyebutkan, 70% responden tidak setuju vaksin berbayar. Mereka mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9%), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9%) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5%).
Sementara 20,2% responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3%), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4%) dan agar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9%).
“Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas,” kata Adek Media Roza.
Adek melanjutkan, 86,6% responden menyarankan keluarga dan teman-teman mereka untuk divaksinasi dengan frekuensi sesekali sampai tiap hari. Alasan yang paling sering diungkapkan adalah agar orang-orang terdekat mereka terlindungi (78,7%), dan agar dapat beraktivitas seperti normal (70,1%).
Baca juga : GK Hebat Gandeng Kolinlamil Gelar Vaksinasi di Subang
Sebanyak 37,5% responden menyatakan orang terdekat mereka ada yang sudah lansia, dan 34,6% mengatakan orang terdekat mereka ada yang memiliki mobilitas tinggi karena harus bekerja dari kantor.
“Kami melihat data ini sebagai indikasi yang baik bahwa responden sadar pentingnya melindungi yang rentan, dan bahwa melindungi diri sendiri saja tidak cukup. Semakin banyak orang di lingkungan sosial mereka yang tervaksinasi, semakin rendah risiko bagi mereka,” jelas Co-founder KawalCOVID19 Elina Ciptadi.
Namun ada 13,4% atau 1.113 responden yang tidak pernah menyarankan keluarga dan teman-teman mereka untuk divaksinasi. Alasan utamanya adalah memberi kebebasan kepada orang terdekat karena pilihan di tangan masing-masing (81,4%).
Di antara mereka yang tidak pernah menyarankan lingkungan terdekatnya untuk vaksinasi, 65,9% atau 773 memang belum divaksinasi dan 79% atau 154 dari mereka merasa tidak ingin divaksinasi. Terdapat kecenderungan dimana jika responden sendiri belum dan tidak ingin divaksinasi, mereka tidak akan menyarankannya pada orang lain.
Setelah vaksinasi, lebih dari separuh responden masih berusaha tidak keluar rumah kalau tidak penting (52,6%), 43,2% akan keluar rumah tapi tetap dengan mengenakan masker dan jaga jarak.
Hanya 4,2% responden yang menganggap bahwa kegiatan bisa dilakukan secara normal tanpa masker dan jaga jarak sesudah vaksinasi.
“Pemahaman 95,8% responden bahwa vaksinasi tidak memberi 100% kekebalan adalah gambaran yang positif. Karena vaksinasi adalah salah satu cara mengatasi pandemi ini, namun bukan satu-satunya cara. Dari sisi warga, vaksinasi tetap perlu berjalan simultan dengan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sementara dari sisi pemerintah, percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, tes dan tracing yang terarah, serta edukasi untuk mengurangi resistensi warga terhadap tes dan karantina tetap perlu dilakukan secara konsisten,” Elina menambahkan. (RO/OL-7)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Riset terbaru menunjukkan vaksin Covid-19 berbasis mRNA seperti Pfizer dan Moderna dapat memicu sistem imun melawan sel kanker.
DUA tenaga kesehatan menerima vaksin Covid-19 di hari yang sama, pola respons antibodi setiap orang ternyata berbeda-beda menentukan berapa lama perlindungan vaksin bertahan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved