Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UMAT Muslim di Indonesia kembali mendapatkan sinyal baik mengenai ibadah umrah tahun ini. Kementerian Agama dalam waktu dekat akan berkunjung ke Arab Saudi melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk meyakinkan bahwa Indonesia siap melaksanakan umrah.
"Mari kita semua segera menyiapkan jemaah kita sehingga mereka siap manakala umrah dibuka kembali oleh Pemerintah Arab Saudi, kita jangan berfikir booster karantina dan sebagainya, tapi siapkan diri," Ujar Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi dalam dialog publik Apa Kabar Umrah secara virtual, dikutip Kamis (23/9)
Sejauh ini menurut Khoirizi, ada 3 isu penting yang sedang dibicarakan mengenai penyelenggaraan umrah saat ini. Pertama mengenai larangan negara Indonesia masuk ke Arab Saudi (suspen). Kedua, terkait vaksinasi, dan Ketiga terkait protokol kesehatan yang ketat.
"Dua hal ini sudah kita dapatkan, vaksin yang didapat oleh jemaah Indonesia juga sudah diakui oleh WHO, jadi saat ini kita fokus untuk bagaiamana menerobos protokol covid yang begitu ketat di Arab Saudi," lanjutnya.
Sebelumnya, meski sudah menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi masih meminta jemaah umrah mendapat satu suntikan tambahan atau booster dari 4 vaksin yang ditetapkan oleh Arab Saudi.
Antara lain adalah vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson and Johnson. Hal itu sebagai persyaratan jemaah umrah dan haji di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian kesehatan Abdul Kadir akan menyiapkan program vaksinasi khusus untuk calon jemaah haji dan umrah. Hal itu untuk menyesuaikan vaksinasi dengan ketentuan Kerajaan Arab Saudi.
"Karena persyaratan disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus 3 kali suntikan dengan 1 (suntikan berupa) booster itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," ujarnya.
Baca juga : Negara dengan Vaksinasi Tinggi Alami Lonjakan Kasus, Satgas: RI Harus Belajar
Kadir melanjutkan, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait vaksin yang akan digunakan. Sehingga pelaksanaan vaksinasi akan menyesuaikan.
"Kemenkes akan membuat semacam suatu program khusus jadi teman-teman dan saudara kita jemaah haji dan jemaah umrah itu tentunya akan dibuatkan program khusus untuk vaksinasi," terang Kadir.
Kendati demikian, pelaksanaan tersebut belum dilakukan saat ini. Hal itu menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Menanggapi persoalan umrah, Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Artha Hanif mengatakan karakter jemaah Indonesia memilki jiwa spiritual yang tinggi, jadi apapun akan dilakukan untuk bisa beribadah di tanah suci.
"Mereka bisa sampai jual harta mereka untuk bisa beribadah," ucapnya saat dihubungi.
Ia menambahkan, isu vaksinasi ini jangan sampai memberatkan dari sisi jemaah haji maupun umrah yang sudah mendaftar sejak awal dan telah mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan Pemerintah untuk masyarakat.
"Negara yang bertanggung jawab saat ini, dan pihak terkait berkoordinasi, karena mereka sudah diberikan vaksin sinovac, semoga tidak sampai menggunakan booster dosis ketiga, apalagi sampai diminta biaya tambahan untuk vaksin ketiga," pungkasnya. (OL-7)
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Pimpinan Komisi I DPR RI mengecam keras aksi bintang film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue, yang dinilai melecehkan bendera Merah Putih.
AYIMUN 19th di Bangkok mempertemukan ratusan generasi muda dari 35 negara untuk belajar diplomasi global melalui lima council internasional.
Yuddy Chrisnandi menyoroti lemahnya peran lembaga internasional seperti PBB, OECD, G20, dan IMF, yang kini menghadapi ujian eksistensi dan relevansi di tengah meningkatnya ketegangan global.
Rini Widyantini menyoroti transformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola publik
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved