PGRI Terima 20 Ribu Laporan Terkait Seleksi PPPK

WAKIL Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengatakan pihaknya telah menerima 20 ribu laporan dari guru honorer terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.

"Kami membuka, menerima, dan masuk pengaduan baru sekitar 20 ribu lebih intinya ada yang dipertanyakan oleh guru honorer terkait dengan seleksi PPPK 2021," kata Dudung saat dihubungi, Minggu (19/9).

Dirinya menceritakan bahwa terdapat di salah satu kabupaten hanya 8 guru dari 1.200 guru yang diterima PPPK. Dari persoalan ini, menurut Dudung ada yang harus dikaji terkait kompetensi ataukah alat ukur pengujian yang bermasalah.

"Karena konsep evaluasi pembelajaran ketika terjadi kesalahan maka harus divalidasi dan dikaji. Sehingga perlunya refleksi setelah gelombang pertama ini. Selain itu dalam ujian PPPK harus memiliki prinsip berkeadilan artinya ada satu prinsip yang setara. Jangan sampai guru honorer yang umurnya di atas 35-45 tahun dipertarungkan dengan lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate)," ujar Dudung.

Dudung mengatakan, jika ada banyak guru yang tidak lolos PPPK dan dinyatakan tidak layak, perlu disikapi mengenai keberlanjutan statusnya sebagai pengajar.

Baca juga : Cegah Perselisihan, RS dan Pasien Perlu Pahami Hak dan Kewajiban

"Oleh karena itu untuk penghargaan pada guru honorer yang sudah senior berilah afirmasi dalam arti penilaian yang utuh mulai dari cara mengajar, kemampuan sosial, kompetensi pedagogik, tutur kata, masa bakti dan seterusnya baru ada keadilan," jelasnya.

Menurutnya peluang evaluasi dari PPPK tahun ini tentu ada dan terbuka. karena walau kebijakan sudah bergulir tetapi ada evaluasi dari hasil proses kebijakan yang dilaksanakan karena ada fakta yang ditemukan
.
"Menurut teori-teori bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang meminimalisir masalah. Sehingga ketika ada kebijakan yang menimbulkan masalah ada tahapan yang harus dikaji," ungkapnya.

"Sebaiknya semuanya menurunkan egosentris masing-masing tapi sistem ini tidak dibangun berbagai stakeholder dalam penentuan kebijakan sehingga ketika ada persoalan-persoalan mari duduk bersama," pungkasnya. (OL-7)