Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENDIDIKAN yang berbasis digital akan memperluas akses pendidikan bagi warga Indonesia di manapun berada termasuk bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur Lumpur Agung Cahaya Sumirat dalam sambutan webinar yang digelar Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan tema “Pendidikan Tinggi Digital, Peluang dan Tantangannya bagi PMI”.
Dalam webinar dilaksanakan melalui platform Zoom dan chanel YouTube UICI Official pada Sabtu (18/9), Agung Cahaya Sumirat menyampaikan jumlah PMI di Malaysia saat ini mencapai sekitar dua juta warga negara Indonesia (WNI), termasuk para PMI ilegal.
“Dari jumlah ini, mayoritas dari warga kita ini memiliki tingkat pendidikan yang belum tinggi. Menyadari hal ini, seluruh perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terus berupaya mengembangkan kapasitas PMI atau WNI yang dikerjasamakan dengan lembaga di Indonesia, termasuk pelatihan kewiraswastaan,” ungkap Agung.
Ia mengatakan kehadiran UICI menjadi tambahan kekuatan potensial untuk menjalin kerja sama lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas PMI di Malaysia.
Sementara itu Koordinator Presidium Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ahmad Riza Patria Riza yang juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan webinar seperti ini sangat penting.
Menurut Riza, digitalisasi pendidikan telah menjadi tuntutan zaman, kegiatan ini juga menandakan bahwa pendidikan itu adalah hak bagi setiap warga negara Indonesa.“Terlepas dari apapun profesinya dan di mana pun domisilinya,” kata Riza.
Lebih lanjut Riza mengatakan bahwa pendidikan tinggi menjadi suatu hal yang penting bagi pekerja migran Indonesia.
Hal itu dikarenakan pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing para pekerja migran Indonesia dalam berkompetisi dengan pekerja asing negara lain.
“Saat ini daya saing tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperi Filipna. Kita berharap sosialiasi pendidikan digital ini mampu untuk terus mengajak para pekerja migran kita tertarik menempuh pendidikan tinggi. Sehingga kualitas tenaga kerja kita di luar negeri semakin baik, semakin tinggi dan mampu menjadi pekerja di sektor yang membutuhkan skil tinggi, demikian masa depannya semakin cerah,” imbuh Riza.
Sedangkan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI Ravik Karsidi mengatakan UICI hadir untuk memfasilitasi para pembelajar yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi tanpa takut terbatas oleh tempat dan waktu, termasuk para pekerja migran Indonesia.
Menurut Ravik, tidak ada kata terlambat bagi para pekerja migran Indonesia untuk belajar.
“Karena Pak Agung mempunyai wilayah yang cukup luas di berbagai negara bagian atau Kerajaan Malaysia ini, nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan kepada para pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya,” kata Ravik.
Webinar yang digelar UICI dan KBRI Kuala Lumpur ini dibuka dengan keynote speaker Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Hadir pula sebagai narasumber adalah Rektor UICI Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, M.Sc, M.Eng, dan Ketua Komnas HAM tahun 2014-2015 Prof. Hafid Abbas, dan moderator Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Mokh. Farid Maruf.
Sebelumnya, UICI juga menggelar webinar dengan PMI di Hongkong bekerja sama dengan KJRI Hongkong pada 29 Agustus yang lalu. (RO/OL-09)
UI mendorong semua pihak yang mendapatkan tekanan atau ancaman pemerasan untuk melapor pada pihak kepolisian.
Ketua Unit Kerja Khusus (UKK) Science Techno Park(STP) UI, Chairul Hudaya mengutarakan pihaknya memiliki 10.000 hak kekayaan intelektual yang masih aktif saat ini yang dapat dihilirisasi.
C-Hub atau Connectivity Hub dirancang untuk menjadi pusat dinamis bagi penelitian interdisipliner, pertukaran budaya, dan keunggulan akademik.
Penandatanganan ini merupakan upaya mendukung UI menjadi universitas unggul dan berdampak secara global.
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Pemerintah didorong untuk lebih memperhatikan hal tersebut, sebab keberadaan kampus asing dapat menimbulkan risiko keluarnya devisa dalam bidang pendidikan tinggi.
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas dan transparan Pemerintah Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, menjadi siaga 1 imbas konflik Iran vs Israel.
Proses pemulangan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania.
Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian program unggulan KBRI Bangkok, yaitu Trade, Tourism, Investment, and Cultural Forum (TTICF), yang telah berlangsung sejak 2022.
Gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang kawasan Marmaris pada Selasa pukul 02.17 waktu setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved