Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk memaksimalkan pemantauan dan Pengawasan DAS Citarum, pada Tanggal 8 September 2021, Ditjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani memberikan bantuan Sarana dan Prasarana kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai Penunjang Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup khususnya di sungai Citarum, berupa mobil pengawas, multiparameter, TSS meter, COD meter dan drone
Penyerahan Sarana Prasarana tersebut diwakili oleh Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum KLHK Vinda Damayanti, S.Si. M.Sc mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Dinas LH Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias.
Kepala Dinas LH Provinsi Jawa Barat mengucapkan terimakasih kepada Gakkum KLHK atas bantuan dan dukungannya. "Terima kasih kepada Gakkum KLHK atas bantuan dan dukungan kepada kami untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik serta turut membantu program Citarum Harum" ucap Prima dalam keterangan resmi, Senin (13/9).
Baca juga: Menkes Ungkap Banyak WNI dan WNA dari Luar Negeri Positif Covid-19
Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum KLHK Vinda mengungkapkan harapannya dengan bantuan Sarana Prasarana tersebut dapat membantu dan menunjang DLH Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
"Semoga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup terutama untuk mewujudkan program Citarum Harum" ungkap Vinda.
Ia menyatakan, Ditjen Gakkum KLHK akan terus melakukan kerja bersama untuk pemantauan dan Pengawasan DAS Citarum ke depan. Rasio Sani mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas Citarum Harum yang diketuai oleh Gubernur Ridwan Kamil, TNI, serta berbagai pihak lain. Menurut Rasio keberhasilan penanganan DAS Citarum tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya, TNI dan aparat penegak hukum lainnya. (H-3)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved