LAPOR Covid-19 mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus penyelewengan vaksin booster yang terjadi di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa pengawasan penggunaan vaksin merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
"Fungsi pembinaan ada di provinsi dan kabupaten/ kota. Pengawasan langsung dilakukan oleh pemda," kata Nadia saat dihubungi, Minggu (12/9).
Ia menyatakan, pemerintah daerah harus melaksanakan vaksinasi esuai dengan pedoman dan teknis yang berlaku dari pusat. Dengan demikian, penyelewengan seharusnya tidak akan terjadi.
Seperti diketahui, adanya vaksinasi dosis ketiga yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk melakukan penyelewengan.
"Ada banyak penyelewengan karena memang proses mulai dari distribusi dan tata laksana sangat minim pengawasan," kata Tim Advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual, Minggu (12/9).
Ia melanjutkan, Kemeterian Kesehatan memang sudah membuka data seputar berapa banyak stok vaksin. Namun demikian, data yang ditampilkan mengenai untuk siapa vaksin tersebut ditujukan tidak ditampilkan secara gamblang.
"Kalau di Kemenkes ada data stok vaksin. Tapi kita gak tahu diperuntukkan kepada siapa. Itu sangat susah untuk ditrack," ungkap dia.
Terlebih lagi, stok booster vaksin yang masih sangat terbatas sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat akan vaksin yang saat ini semakin meningkat.
Baca juga : Kemenkes: Vaksinasi Anak Bukan Satu Syarat Pembukaaan PTM
"Vaksin booster rawan diselewengkan karena terbatas stoknya dan distribusinya juga," ungkap dia.
Adapun, sepanjang Agustus 2021, Lapor Covid-19 telah menerima sebanyak 28 laporan penyalahgunaan vaksin booster yang dilakukan di tengah masyrakat. Laporan tersebut paling banyak datang dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur.
"Banyak dari masyarakat yang mengeluhkan non-nakes yang mendapatkan vaksin booster ketiga," kata Tim Advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19 Syakira.
"Di DKI Jakarta juga ada laporan mengenai seseorang yang mendapatkan vaksin dosis ketiga di Mabes Polri. Diduga ia memiliki jalur dari petinggi," imbuh Hana.
Berbagai modus yang ditemui antara lain, adanya pesan WhatsApp yang ditujukan sebagai undangan ke beberapa orang bahwa vaksin booster Moderna akan diberikan kepada non-nakes dan diadakan di salah satu gedung di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Modus lainnya, ialah praktik penjualan vaksin booster secara terang-terangan yang dilakukan di RS Mandaya Royal Hospital, Tangerang. Dalam poster yang beredar, satu dosis booster vaksin Sinopharm untuk masyarakat umum dijual seharga Rp500 ribu.
Selain itu, di bulan September 2021, Lapor Covid-19 sudah mendapatkan sebanyak 6 laporan dari penyelewengan vaksin booster.
"Ini terlihat bahwa potensi masalah ini akan terus berlanjut," ungkap Hana.
Dalam hal ini, Lapor Covid-19 mengkritisi, bahwa pemberian booster pada nakes saja belum mencapai setengah dari target, yakni baru mencapai 49,47%. Sementara itu, pemberian vaksin pada kelompok lansia juga masih rendah, yakni baru sebanyak 17,99% lansia yang mendapatkan vaksinasi suntikan lengkap.
Dengan adanya laporan-laporan dari warga, khususnya mengenai pelanggaran protokol kesehatan dan akses vaksin yang sulit, Lapor Covid-19 menilai hal tersebut menunjukan bahwa penanganan pandemi belum optimal.
Selain itu, adanya warga yang diminta untuk membayar vaksin, bahkan pemeberian vaksin dosis ketiga kepada non-nakes juga menjunjukan tidakan korupsi di lapangan.
"Kebijakan yang diterapkan secara tegas dan berbasiskan kesehatan masyarakat, bukan ditujukan untuk menguntungkan segelintir kelompok, menjadi kunci penanganan pandemi yang lebih baik yang berasaskan keadilan sosial," pungkas dia. (OL-2)
