Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DALAM rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional tahun 2021, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih bersama dengan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo turun langsung meninjau Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) di Kantor Cabang Malang.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Di sela-sela tinjauannya Mokhammad Najih memuji sistem layanan hybrid yang telah diterapkan oleh BPJAMSOSTEK. Dirinya melihat sistem dan struktur yang dibangun oleh BPJAMSOSTEK sudah ditata sedemikian rupa dan sesuai standar, sehingga terbebas dari peluang adanya hal-hal yang dapat merusak citra pelayanan BPJAMSOSTEK.
"Pada hari ini kami ingin memastikan bahwa pelayanan di kantor cabang berjalan dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah bagian dari tugas kami selaku pelayan publik dan kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan terkait apa yang perlu kami sempurnakan," ungkap Anggoro.
Seperti yang diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hampir memasuki tahun kedua. Hal tesebut telah berdampak terhadap sektor ekonomi yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada meningkatnya angka klaim JHT sejak 2020.
Meski demikian, BPJAMSOSTEK justu memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas layanannya dengan memperkenalkan LAPAK ASIK melalui kanal hybrid yaitu online, onsite dan kolektif sejak maret 2020.
Setelah berjalan lebih dari satu tahun, inovasi tersebut telah berhasil meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan BPJAMSOSTEK. Hingga Juli 2021 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim JHT sebesar Rp21 triliun atau meningkat 11 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18 triliun. Hal tersebut membuktikan dengan adanya LAPAK ASIK, pelayanan BPJAMSOSTEK menjadi lebih cepat, mudah dan aman sebab dilakukan tanpa kontak fisik dan tentunya terbebas dari calo karena seluruh prosesnya bisa dilakukan secara mandiri.
Anggoro juga memperkenalkan aplikasi terbaru BPJAMSOSTEK yaitu JMO (Jamsostek Mobile) yang saat ini masih dalam fase trial di platform Android. Pihaknya menyatakan dengan adanya inovasi ini, peserta dapat melakukan klaim JHT anytime dan anywhere. Selain itu proses pendaftaran dan pembayaran iuran juga dapat dilakukan melalui JMO. Meski belum sempurna, JMO merupakan salah satu upaya dari BPJAMSOSTEK untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi peserta.
"Selain memperluas kepesertaan, tugas kami adalah membuat para peserta merasa mudah, nyaman dan terlindungi khususnya saat terjadi risiko kerja dan kehilangan kemampuan untuk mencari penghasilan. Tak hanya itu, kami juga harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada saat para pekerja tiba di hari tuanya dalam bentuk Jaminan Hari Tua yang jumlahnya memadai," tutup Anggoro. (RO/OL-10)
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, diminta untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved