Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEBIJAKAN Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membuat perguruan tinggi dituntut melakukan kerja sama dengan mitra. Baik dengan dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.
Hal itu pula yang dilakukan Universitas Pancasila (UP). Dalam rangka pengembangan kerja sama dan implementasi MBKM, UP melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Keahlian DPR RI tentang Pelaksanaan Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (31/8).
Salah satu ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah mengimplementasikan MBKM dengan adanya kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum UP di Badan Keahlian DPR.
"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan seluruh ruang lingkup dan kegiatan yang dapat mendukung tugas dan fungsi antar pihak dapat diimplentasikan. Salah satunya adalah program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada September nanti," jelas Rektor UP, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., M.Si.
Begitu pula dengan Kegiatan FGD yang menjadi rangkaian kegiatan hari ini yang mengangkat tema Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila melibatkan para narasumber luar biasa.
Di sisi lain, Kepala Badan keahlian DPR Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum menyatakan dengan adanya penandatangan kesepahaman ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak. "Mahasiswa Fakultas Hukum U Pancasila nantinya dapat banyak belajar di Badan Keahlian DPR dana sebaliknya, Badan Keahlian DPR juga dapat memberikan dukungan keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI," jelasnya.
Usai acara penandatangan nota kesepahaman, digelat FGD yang mengangkat tema Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). (RO/OL-15)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Mahasiswa yang terlibat program MBKM tidak hanya memperoleh keterampilan praktis tetapi juga memperluas jaringan profesional.
Wamen KPPPA Veronica Tan menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Kurikulum Merdeka.
Pemerintah jangan gonta-ganti kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Merdeka Belajar.
Pemerintahan baru nanti diharapkan gerak cepat untuk berkoordinasi melakukan evaluasi dan penetapan kurikulum yang tepat dan tetap ke depannya.
Gateways Study Visit merupakan studi banding untuk melihat praktik baik dari transformasi pendidikan khususnya dalam penggunaan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved