Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMANDIRIAN penggunaan alat kesehatan dalam negeri tengah diupayakan terus oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan afirmasi untuk meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan terus memastikan Kementerian Kesehatan memberikan kebijakan-kebijakan afirmasi terhadap produsen-produsen alat kesehatan dalam negeri.
“Kami akan terus mendukung pembangunan pabrik-pabrik dan industri-industri alat kesehatan dan kami akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan afirmasi yang mengarahkan agar semua pembelian alat kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dilakukan dan diprioritaskan ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi seluruh alat kesehatannya dari dalam negeri,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (31/8).
Di sisi lain, Budi mengapresiasi adanya penambahan izin edar untuk barang-barang alat kesehatan produksi dalam negeri dari yang sebelumnya 2.300 izin edar menjadi 9.400 izin edar.
“Saya berharap bahwa melihat kebutuhan alat kesehatan, alat medis, dan barang-barang alat kesehatan lainnya, ini merupakan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri,” ucap Budi.
Baca juga: KSP Moeldoko: Saya Bangga Produk Alat Kesehatan Lokal Bantu Pemerintah
Ia mengungkapakn total spending untuk sektor kesehatan baik yang dilakukan oleh individu, oleh perusahaan swasta, maupun BUMN, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berkisar di angka Rp490 triliun setahun dan yang paling besar memang digunakan untuk membayar layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter maupun dalam penggunaan alat kesehatan.
Potensi ini harus dibangun dengan kapasitas pembuatan produk dalam negeri khususnya di sektor kesehatan dengan membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha asli Indonesia.
Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya ketahanan kemandirian produksi alat kesehatan dalam negeri. Pasalnya, ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor itu sangat tinggi.
“Ini yang menjadi target kita. Jadi permintaan produk farmasi Indonesia sebagian besar harus dapat diproduksi dalam negeri,” kata Menko Luhut.
Pemerintah sudah membuat kebijakan baru dalam mengedepankan penggunaan produk produk kesehatan dalam negeri.
“Jangan sampai kita hanya mengandalkan impor saja,” tambah Luhut.(OL-5)
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksinĀ campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyayangkan influencer Ruce Nuenda yang keluyuran atau beraktivitas di ruang publik saat sakit campak.
SKK Migas menegaskan komitmennya memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Pemerintah terus memperkuat kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menjadikan pengadaan negara sebagai penggerak utama industri nasional.
Vannoe menghadirkan rangkaian solusi unggulan seperti videotron, kiosk, dan interactive flat panel (IFP) yang menyatukan teknologi, seni, dan kolaborasi.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Masyarakat lebih memilih produk dari Tiongkok yang lebih murah, dibandingkan produk lokal. Terlebih kemarin ada info masuknya produk impor dari Tiongkok secara ilegal."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved