Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
INDONESIA terus melakukan percepatan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Indonesia menduduki peringkat ke enam dunia karena telah memvaksinasi secara lengkap untuk 57,78 juta orang, dan peringkat ke tujuh dunia dengan jumlah dosis vaksin pertama 89,83 juta dosis vaksin.
Upaya percepatan vaksinasi covid-19 tersebut juga dilakukan oleh legislator PKB Nur Yasin melalui gerakan Vaksinasi Massal. Pada September mendatang, ia bersama Kementerian Kesehatan akan menyalurkan 4.000 vaksin untuk masyarakat Jember guna menekan kasus covid-19.
"Saya merasa terpanggil dan berkewajiban untuk membantu masyarakat Jember supaya segera terbebas dari pandemi covid-19 melalui percepatan vaksinasi di Jember," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/8).
Kegiatan vaksinasi ini, kata dia, akan dilaksanakan mulai 4 hingga 8 September 2021 di 4 lokasi sentra vaksinasi. Pada 4 dan 5 September di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Sumbersari untuk 1.000 orang, tanggal 5-6 September di Kantor PCNU Jember untuk 1.000 orang, 6 dan 7 September 2021 di Pondok Pesantren Darul Hidayah Gambirono Bangsalsari 1.000 orang, dan 7 serta 8 September 2021 di Dira Cafe Balung 1.000 orang.
Jadi total keseluruhan 4.000 dosis vaksin covid-19 akan disalurkan di Jember. Nur Yasin pun meminta kepada masyarakat menyukseskan vaksinasi supaya tercipta herd immunity.
"Sehingga persoalan kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan peribadatan bisa kembali normal seperti sedia kala," tukasnya.
Baca juga: Vaksinasi Jadi Program Utama DIY Atasi Pandemi
Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi sangat menentukan Indonesia dalam penanggulangan covid-19.
"Ayo vaksin, jangan takut divaksin karena aman dan halal. Kami ada 4.000 dosis yang tersebar di empat lokasi sentra vaksinasi. Segera daftar bagi yang belum divaksin,” tegasnya.
Selain kegiatan vaksinasi, Nur Yasin juga menggandeng BKKBN untuk membagikan sembako yang berupa beras lima kilogram, minyak goreng satu liter dan gula satu kilogram kepada masyarakat Jember yang tersebar di 9 lokasi mulai 25 hingga 31 Agustus 2021.
Ribuan sembako ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan terdampak covid-19. Mulai dari kalangan santri, guru ngaji, hingga para petani supaya terbantu secara kebutuhan pokok.
“Sembako adalah kebutuhan primer masyarakat saat ini, sehingga saya harus ikut andil dalam membantu memulihkan perekonomian masyarakat Jember," terangnya.
Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat, walaupun sudah melakukan vaksinasi tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang baik agar selalu sehat dan terhindar dari covid-19.(OL-5)
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved