Senin 23 Agustus 2021, 13:04 WIB

Remisi 214 Koruptor Jadi Sorotan, Ini Kata KPK

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Remisi 214 Koruptor Jadi Sorotan, Ini Kata KPK

Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian remisi terhadap  koruptor merupakan hak narapidana dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. KPK tak ingin mencampuri perihal remisi koruptor lantaran bukan ranahnya.

"Ranah KPK dalam menangani perkara korupsi adalah menyelidik, menyidik, dan menuntutnya sesuai fakta, analisis, dan pertimbangan hukumnya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Senin (23/8).

Baca juga: Indonesia Kedatangan 5 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memberikan remisi kepada 134.430 narapidana dalam rangka HUT RI. Dari jumlah itu, sebanyak 214 narapidana merupakan koruptor.

Ali Fikri menyampaikan KPK sejatinya berharap agar hukuman pokok dan tambahan kepada setiap pelaku korupsi bisa memberikan efek jera dengan tetap menjunjung asas keadilan hukum.

Hal itu menjadi pembelajaran bagi publik agar kejahatan korupsi tak terulang. Karena itu, KPK juga secara bersamaan menjalankan strategi upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

KPK menyatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak di berbagai aspek dan juga merugikan keuangan serta perekonomian negara. Karena itu, KPK juga fokus pada pemulihan aset selain hukuman pidana pokok.

"KPK juga fokus pada optimalisasi asset recovery sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor," kata Ali Fikri. (OL-6)
 

Baca Juga

MI/Koresponden

KLHK Tingkatkan Antisipasi Karhutla di Sejumlah Wilayah

👤 Atalya Puspa 🕔Senin 16 Mei 2022, 11:54 WIB
BMKG mengungkapkan bahwa cuaca panas akan terjadi sepanjang Mei 2022. KLHK akan meningkatkan kewaspadaan munculnya kebakaran...
MI/ MOH IRFAN

Bali Bisa Jadi Percontohan Implementasi Pembanngunan Berkelanjutan

👤Atalya Puspa 🕔Senin 16 Mei 2022, 11:39 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Provinsi Bali bisa menjadi percontohan dalam aktualisasi sustainable developement dan...
Ist/Kemendes PDTT

Kejar Ketertinggalan, Gus Halim: Pengelolaan RSNU Harus Profesional

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 10:16 WIB
Pengelolaan Rumah Sakit Nadhlatul Ulama (RSNU) selama ini relatif tertinggal dibandingkan dengan penyelenggara layananan Kesehatan milik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya