DALAM tiga minggu terakhir, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis angka kasus kematian akibat covid-19 yang cenderung tinggi. Adapun Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi paling besar.
Tenaga Ahli Kemenkes Panji Fortuna mengungkapkan hal tersebut merupakan imbas dari tidak sinkronnya data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis National All Record (NAR) Kemenkes, diketahui bahwa pelaporan kasus kematian oleh daerah tidak bersifat real time. Serta, merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
NAR merupakan sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan covid-19, yang dikelola Kemenkes. Berdasarkan laporan kasus covid-19 per 10 Agustus misalnya, dari 2.048 kasus kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukan angka kematian pada tanggal tersebut, atau pada seminggu sebelumnya.
Baca juga: Pemerintah Olah 152 Juta Vaksin untuk Masyarakat
Bahkan 10,7% di antaranya berasal dari kasus pasien positif covid-19 yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari. Namun, baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal. “Kota Bekasi contohnya, laporan pada 10 Agustus, dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94% bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut," ungkap Panji dalam keterangan resmi, Rabu (11/8).
"Itu melainkan rapelan angka kematian dari Juli sebanyak 57% dan Juni sebelumnya sebanyak 37%. Lalu, 6% sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama Agustus,” imbuhnya.
Untuk contoh lain, lanjut dia, Kalimantan Tengah dengan 61% dari 70 kasus kematian yang dilaporkan kemarin merupakan kasus aktif, yang sudah lebih dari 21 hari. Akan tetapi, baru diperbaharui statusnya.
Baca juga: RI Terima Bantuan Alkes dari Tiongkok, Hubungan Solidaritas Semakin Kuat
Panji menyebut lebih dari 50 ribu kasus aktif saat ini adalah kasus yang lebih dari 21 hari tercatat, namun belum dilakukan pembaharuannya. “Kita sedang mengonfirmasi status lebih dari 50 ribu kasus aktif. Beberapa hari ke depan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan, yang bersifat anomali dalam laporan perkembangan kasus covid-19," jelas Panji.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati mengakui adanya keterlambatan dalam pembaruan laporan dari daerah. Hal itu disebabkan keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan input data. Dalam hal ini, turut dipengaruhi tingginya kasus covid-19 di daerah.
“Tingginya kasus beberapa minggu sebelumnya membuat daerah belum sempat memasukkan atau memperbarui data ke sistem NAR Kemenkes. Lonjakan anomali angka kematian seperti ini, akan tetap kita lihat setidaknya selama dua minggu ke depan,” terang Widyawati.(OL-11)
