Senin 09 Agustus 2021, 10:10 WIB

Apakah PPKM Harus Berlanjut? Ini Pertimbangannya

Fathurrozak | Humaniora
Apakah PPKM Harus Berlanjut? Ini Pertimbangannya

MI / ADAM DWI.
PPKM DARURAT: Diskusi membahas tema Evaluasi Efektifitas PPKM Darurat dalam Penanganan Pandemi Covid-19".

 

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sedianya berakhir pada 20 Juli silam, harus diperpanjang hingga 9 Agustus. Lalu, apakah pemerintah sebaiknya kembali memperpanjang pemberlakuan PPKM?

Jika tidak diperpanjang oleh pemerintah, PPKM akan berakhir malam ini, (9/8). Namun, melihat kebiasaan pemerintah yang biasanya akan memberikan pengumuman pada detik-detik akhir masa tenggat pembatasan sosial, bisa jadi PPKM juga akan dilanjutkan.

Dan, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan apakah PPKM sebaiknya diperpanjang maupun berakhir nanti malam. Guru Besar FKUI Prof. Tjandra Yoga Aditama memberikan catatan terkait kebijakan PPKM pemerintah.

Saat ini, yang meninggal sudah mencapai angka 1500 per hari. Angka tersebut naik tiga kali lipat bila dibandingkan dengan masa awal PPKM Darurat, yaitu 491.

Memang, di kota-kota besar di Jawa dan Bali angka BOR turun, dan IGD tidak penuh lagi. Data kasus baru di beberapa daerah di Jawa juga sudah menurun setelah PPKM diberlakukan. Tapi, positivity rate masih berada di persentase 25%, atau lima kali di atas batas yang ditentukan WHO, 5%.

“Yang dapat dipertimbangkan dilakukan kalau akan melakukan pelonggaran adalah mempunyai data yang amat lengkap dan rinci per kabupaten atau kota, terkait dua aspek. Pertama adalah community transmission (7 derajat kalau menurut WHO), dan aspek respons kesehatan masyarakat (3 derajat kalau menurut WHO),” ungkap Prof. Tjandra Yoga Aditama kepada Media Indonesia, Senin, (9/8).

Jika kabupaten dan kota sudah memperbaiki kedua aspek di atas, menurut Prof Tjandra, bisa dipertimbangkan pelonggaran secara bertahap dengan amat hati-hati. Evaluasi dan monitor secara ketat menjadi keharusan, dan dilakukan penyesuaian bila diperlukan.

Selain itu, pelonggaran suatu daerah harus mempertimbangkan daerah yang berbatasan langsung. “Tiga prinsip dasar tetap harus diperkuat; pembatasan sosial, test and trace, harus dicapai target yang sudah dibuat, dan vaksinasi, juga harus dicapai targetnya,” ungkapnya.

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara itu juga menuturkan ada tiga hal yang patut menjadi perhatian utama saat ini. Pertama adalah upaya maksimal untuk menurunkan angka kematian, Kedua, pelaksanaan komunikasi risiko berjalan baik, dengan pemerintah dan praktisi lapangan yang memberikan penjelasan. Ketiga, senantiasa melakukan analisa ilmiah yang valid dan lengkap untuk dasar pengambilan keputusan.(H-1)

Baca Juga

Antara/Mohamad Hamzah

Pengawasan Ketat Ternak Impor dan Karantina Hewan Cegah Meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:44 WIB
“Titik-titik pemeriksaan, pengawasan dan karantina untuk sapi impor perlu menjadi fokus pemerintah supaya PMK tidak semakin...
DOK Kemenko PMK

Pemerintah Maksimalkan Perlindungan Bagi Anak dan Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pandemi

👤Widhoroso 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:01 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masa depan anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang kehilangan orang tua pada masa Pandemi...
Antara

14,3 Juta Lansia Rampung Divaksinasi

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:38 WIB
Jumlah itu setara 66,44 persen dari target 21.553.118...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya