Pengusaha Bioskop Tolak Pembatasan Film Impor

Kalangan pengusaha bioskop menentang keras rencana pembatasan film impor.Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menilai rencana tersebut mengada ada.  Hal itu dinyatakan Ketua Umum GPBSI  Djonny Syafruddin kepada pers di Jakarta,kemarin, Menurut Djonny, pembatasan film impor tidak serta-merta meningkatkan produksi film nasional dan jumlah penonton. Hemat dia,tidak ada korelasi antara keduanya selama kualitas film nasional masih belum membaik, sulit berharap penonton akan beramai-ramai menyaksikan film nasional.

Ia mencontohkan   pada 2011, selama enam bulan film impor sama sekali tidak bisa masuk ke Indonesia.Kondisi tersebut bukannya meningkatkan jumlah penonton, namun justru membuat anjlok.  Jumlah penonton film saat itu hanya 14 juta, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 16 juta orang.  "Tahun 2011 merupakan tahun suram bagi sinema Indonesia, meski ketika itu tidak ada film impor," tegasnya. Ia menjelaskan pihaknya menyatakan itu terkait dengan pernyataan salah satu Ketua Komite Video Film Fotografi KADIN yang mengusulkan  untuk membangkitkan industri film nasional adalah dengan membatasi kuota film impor.

Djonny menyatakan kunci utama untuk meningkatkan animo penonton film adalah kualitas. Jika film-film Indonesia yang diproduksi berkualitas baik, meski dari sisi kuantitas tidak terlampau banyak, namun bisa meningkatkan jumlah penonton.
Ia menambahkan   industri perfilman Indonesia pernah mengalami masa keemasan tahun  2008 tercatat  30 juta penonton menyaksikan film Indonesia.  Angka tersebut, setara dengan 58% dari total jumlah penonton film, baik film Indonesia maupun film asing. Melesatnya animo penonton saat itu tak lepas dari film berkualitas yang dihasilkan. Sebut saja Ayat-Ayat Cinta buah karya Chaerul Umam dan Laskar Pelangi karya Riri Riza.

Lebih lanjut ,ia beralasan dari  sisi segmentasi penonton,  baik film impor maupun film nasional, memiliki segmentasi yang berbeda. Artinya, penonton film impor tidak serta-merta beralih menonton film Indonesia, ketika film impor dilarang. Lebih dari itu,ia mengingatkan  dampak buruk pembatasan film impor jika  benar diberlakukan  akan meningkatkan pembajakan film. Peredaran film ilegal akan semakin marak, karena penggemar film impor tentu tetap ingin menonton film-film asing tersebut. Kondisi demikian, tentu saja menjadi pasar yang empuk bagi para pembajak. "Jika hal ini terjadi, bukan hanya pengusaha bioskop yang dirugikan, namun juga pemerintah. Pemerintah tidak akan mendapat pajak dari tontonan dan peredaran film impor di Indonesia,"tandasnya.