Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPATUHAN masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) masih rendah. Para pemangku kepentingan harus segera mengevaluasi dan menemukan langkah terobosan untuk meningkatkannya.
"Sangat memprihatinkan. Sudah satu setengah tahun masa pandemi, tingkat kesadaran pelaksanaan prokes oleh masyarakat masih rendah. Perlu langkah terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan prokes," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/7).
Data yang dihimpun Satgas Covid-19 per Juli 2021 menunjukkan masih terdapat sekitar 30% kelurahan dan desa dengan tingkat kepatuhan prokes rendah. Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 11 Juli 2021, dalam sepekan terdapat 95 (24,11%) dari 394 kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%.
Dalam sepekan terakhir, terdapat 112 (28.43%) dari 394 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Menurut Lestari, masih ada kelompok masyarakat yang mengabaikan prokes seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, berpotensi menciptakan klaster-klaster penyebaran covid-19 yang baru.
Apalagi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan Satgas Covid-19, ketidakpatuhan terhadap prokes itu sering terjadi di kawasan permukiman. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap catatan Satgas Covid-19 tersebut segera ditindaklanjuti dan diatasi agar pemahaman masyarakat terhadap pentingnya prokes segera meningkat.
Masih ada kelompok masyarakat yang tidak menerapkan prokes, menurut Rerie, patut diduga masih banyak kelompok masyarakat yang abai dan tidak mempercayai keberadaan covid-19. Kondisi tersebut harus segera ditemukan akar masalahnya, tambah Rerie, agar kelompok masyarakat itu segera menyadari kekeliruan mereka.
Bila tidak segera diberi pemahaman, jelas Rerie, kelompok masyarakat tersebut berpotensi memengaruhi masyarakat lain untuk abai dalam bersikap menghadapi covid-19 atau bahkan berpotensi menyebarkan hoaks. Berita hoaks dan sikap abai masyarakat, menurut Rerie, merupakan kendala dan menghambat upaya pemerintah dalam pengendalian covid-19.
Pengendalian covid-19, tegas Rerie, membutuhkan gerak bersama masyarakat dalam mematuhi sejumlah aturan di masa pandemi. Bila masih ada kelompok masyarakat yang abai terhadap bahaya covid-19, ujarnya, upaya pengendalian covid-19 tidak akan pernah berakhir. Para pemangku kepentingan, ujarnya, harus konsisten mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes dan membangkitkan semangat gotong-royong di tengah masyarakat dalam upaya mengatasi penyebaran virus korona ini. (OL-14)
Orangtua yang mampu menyadari bahwa kecerdasan anak-anak berbeda-beda.
Lobby NasDem Tower disulap menjadi runway. Eskalator bahkan dimanfaatkan sebagai area masuk dan keluarnya para model.
Perkembangan media sosial menjadi momentum bagi kemajuan pariwisata di Sukabumi agar mampu menyedot perhatian para wisatawan.
Dengan banyak perbedaan, suku, agama, bahasa, dan ras menjadi modal untuk meneruskan perjuangan para terdahulu.
Tim dari DPW Jawa Barat akan bergerak sampai ke bawah untuk melihat kesiapan memenangkan suara Amin di Tasikmalaya, dengan target 70%
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
DALAM pergaulan politik di kalangan elite, di waktu menjelang dan setelah pemilihan presiden (pilpres), biasanya muncul tema juga isu yang antara lain memunculkan beberapa nama.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
PDIP dan Partai Demokrat belum juga menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI meski waktu tinggal sehari lagi.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di Gedung MPR dan DPR RI, Minggu (14/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved