Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Agustinus Prasetyantoko menyatakan bahwa kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyerap anggaran COVID-19 harus ditingkatkan.
“Baru dieksekusi sekitar 37 persen dari total anggaran yang diberikan,” kata Agustinus Prasetyantoko di seminar dalam jaringan (daring) bertema Komitmen Demokrasi Sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan, Rabu (28/7).
Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 21 Juli 2021, mengumumkan penambahan anggaran sektor perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, sehingga anggaran menjadi sebesar Rp187,8 triliun sebagai bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak oleh perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Peningkatan dana perlindungan sosial juga diiringi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.
Melalui dinamika tersebut, Prasetyantoko menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuan mengeksekusi anggaran untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Setelah pandemi, agendanya menjadi jelas tentang apa saja yang perlu ditingkatkan,” kata Rektor Unika Atma Jaya tersebut.
Ia mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditopang dengan satu kelembagaan yang kokoh. Kemampuan eksekusi anggaran pun dapat dibenahi apabila sistem kelembagaan di Indonesia disempurnakan.
“Termasuk sistem politik sekali pun, harus diidentifikasikan permasalahannya,” katanya.
Di sisi lain, Prasetyantoko juga menekankan potensi yang dimiliki oleh Indonesia apabila berhasil bertahan dan mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Potensi tersebut diyakini akan mengantar Indonesia untuk masuk ke fase ekonomi selanjutnya.
“Indonesia sekarang bergulat dengan pandemi, lalu (akan) keluar dari pandemi dan bertransformasi. Ini yang harus dirumuskan,” ucap Prasetyantoko memaparkan.
Pada fase transformasi ekonomi, Indonesia diharapkan dapat memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan didukung oleh pendekatan-pendekatan baru.
“Ini sebuah peluang yang harus diakselerasi dengan teknologi dan harus diidentifikasi sejak awal,” katanya.
Adapun yang dimaksud dengan identifikasi ialah untuk mengetahui wilayah-wilayah apa yang dapat dikembangkan menggunakan teknologi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perkembangannya.
“Sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Prasetyantoko. (Ant/OL-12)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved