45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali Lanjutkan PPKM Level IV

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah merekomendasikan agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III dan IV di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali untuk dilanjutkan. Hal itu mengacu pada hasil evaluasi dari penerapan PPKM yang telah berjalan sejak beberapa waktu lalu.

“Kami sudah rapat koordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota untuk menjelaskan terkait PPKM ini. Di luar Jawa dan Bali, sudah ada assesmen, level IV diberlakukan di 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa. Kemudian di level III ini akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM level II di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa dan Bali,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (25/7).

Airlangga menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan korban PHK dan penurunan daya beli masyarakat, pemerintah juga menambah alokasi anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp1,2 triliun dan Rp8,8 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU). “BSU ini diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk pekerja di level III dan IV dua kali Rp600 ribu,” terangnya.

Pemerintah juga akan menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro. Masing-masing penerima nantinya akan menadapatkan dana sebeasr Rp1,2 juta. Selain itu pemerintah juga akan mengerahkan TNI/Polri untuk menyalurkan bantuan kepada1 juta pemilik warung dan PKL sebesar Rp1,2 juta.

“Ini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat secara tunai, terutama di wilayah level IV,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Juni-Agustus 2021 kepada pelaku usaha yang menyewa toko di pusat perbelanjaan. Demikian halnya dengan sektor lain seperti transportasi, hotel, rekreasi, dan pariwisata yang juga akan mendapatakan dukungan pemerintah selama penerapan PPKM level III dan IV. Airlangga bilang, autran mengenai pemberian insentif ini sedang dalam tahap finalisasi.

Airlangga mengatakan dalam implementasi PPKM level III dan IV, pemerintah pusat akan mendukung dengan menyalurkan ragam bantuan sosial. Program sosial tersebut yakni Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan mendapatkan Rp200 ribu selama dua bulan.

Lalu Kartu Sembako PPKM usulan pemerintah daerah, akan diberikan kepada 5,9 juta KPM dengan besaran Rp200 ribu per bulan yang akan digulirkan selama enam bulan. Pemerintah pusat juga memperpanjang durasi Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp6,14 triliun. Bantuan beras 10 kilo gram untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat juga terus bergulir yang pada tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM, dan tahap kedua ke 8,8 juta KPM.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi kuota internet selama lima bulan mulai Agustus hingga Desember 2021 yang diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan besar anggaran mencapai Rp5,54 triliun. Diskon listrik juga kembali digulirkan pemerintah selama tiga bulan kepada 32,6 juta pelanggan dengan alokasi dana sebesar Rp1,91 triliun. Bantuan rekening minimum abodemen juga dilannjutkan selama tiga bulan kepada 1,14 juta pelanggan dengan alokasi dana Rp120 miliar.

Menyoal penanganan pandemi, pemerintah akan memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nantinya aplikasi tersebut dapat digunakan untuk screening di pusat perbelanjaan untuk mengetahui seseorang telah melakukan vaksinasi atau PCR.

“Ini akan dihubungkan dengan sistem Kemenkes dan Kominfo, sehingga dengan QR code bisa screening mereka yang sudah vaksinasi dan test PCR. Ini diharapkan pada saat akan ada pembukaan di tempat-tempat umum, diharapkan program peduli lindungi ini bisa go live,” jelas Airlangga. (OL-12)