Kemenko PMK Dilaporkan Langgar PPKM, Ini Klarifikasi Muhadjir

DILAPORKANNYA Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dianggap melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebetulnya merupakan kekhususan yang sudah diberitahu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Setahu saya kekhususan tugas Kemenko PMK ini sudah diberitahukan ke Kemenpan RB," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat dihubungi, Kamis (22/7).

Kemenko PMK memiliki tugas dan fungsi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian (KSP) terhadap urusan kementerian teknis yang berada dalam koordinasinya. Muhadjir mengatakan selama pandemi, intensitas kerja KSP Kemenko PMK sangat tinggi karena langsung berurusan dengan penanganan covid-19, yaitu masalah kesehatan dan bantuan sosial.

"Tidak semua pekerjaan KSP ini cukup dilakukan dari rumah. Melainkan harus di kantor bahkan untuk memastikan semua berjalan baik, harus sering turun ke lapangan," ujarnya.

Muhadjir menceritakan bahwa setiap hari dirinya masih bekerja di kantor, lapangan dan terkadang di rumah selama PPKM berlangsung. Hal itu harus dilakukan karena peran dari Kemenko PMK harus dilakukan langsung di lapangan.

"Saya sendiri sebagai Menko PMK, sebagian besar urusan KSP juga saya lakukan di lapangan dan di kantor, sisanya dari rumah. Terus terang selama pandemi saya tetap ngantor. Kadang ke kantor jalan kaki dan naik MRT sambil bagi bagi masker," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenko PMK dilaporkan ke Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 melanggar aturan PPKM. Laporan tersebut dikarenakan anggota keluarganya tetap disuruh bekerja di kantor Kemenko PMK meski kebijakan PPKM darurat berlangsung. (OL-4)