Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH daerah (pemda) diminta untuk melakukan percepatan cakupan vaksinasi Covid-19. Di sisi lain, ada kendala yang dihadapi yakni kurangnya tenaga vaksinator pemda. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, dalam konferensi pers, Senin (19/7).
"Kami sudah koordinasi dengan beberapa kepala daerah dan ketua asosiasi pemerintah kabupaten dan ketua asosiasi pemerintah kabuoaten kota. Secara prinsip pemda siap melaksanakan vaksinasi dengan nakes yang ada. Namun hal yang jadi pertanyaan kepala daerah, berapa nakes dan ketersediaannya. Itu hal yang perlu menjadi perhatian bersama," papar Ardian.
Lebih lanjut ia menyampaikan kurangnya tenaga vaksinator perlu mendapatkan perhatian bersama terutama Kementerian Kesehatan. Disampaikannya, pemerintah masih menyusun rencana perlibatan tenaga vaksinator dari TNI dan Polri untuk percepatan pemberian vaksinasi di daerah.
Baca juga: Pemerintah Menerima Bantuan 7 Iso Tank dan 1.000 Tabung Oksigen
Terkait rencana itu, sambung Ardian, masih dirumuskan bersama oleh Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kapolri serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ia juga menjelaskan, terhadap upaya percepatan tersebut, untuk pembayaran bagi tenaga vaksinator dari TNI dan Polri, rencananya akan diambil dari dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat pada pemda. Kemudian, akan dihitung jumlah dana alokasi umum yang akan dipotong (intercept).
"Sampai saat ini masih dihitung dan menunggu usulan dari Kapolri dan Panglima TNI termasuk kepala BKN berapa vaksinator dan mana saja yang bisa dilibatkan. Jadi dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dahulu, baru dipotong dari dana alokasi umum untuk pemda," tukas Ardian. (OL-4)
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, pada kurun 2018-2023 lebih dari 1,8 juta anak Indonesia belum mendapat imunisasi rutin lengkap. Apa risiko bahayanya?
Untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, perempuan harus menerima vaksin sebelum menikah dan hamil
Vaksin HPV bagi laki-laki mencakup perlindungan terhadap risiko terjadinya kutil anogenital hingga 90 persen.
Jangan meninggalkan sampah di dalam dan luar rumah karena bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan telur
Melakukan suntik 3 vaksin sebelum menikah akan melindungi diri sendiri, pasangan dan keturunan.
Vaksinasi sebelum aktivitas seksual dapat mencegah hingga 90% kanker terkait HPV, sementara pada wanita yang sudah aktif secara seksual, vaksin tetap mengurangi risiko kanker serviks.
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Kami berharap tidak banyak tenaga kesehatan yang terjangkit vaksin covid-19,
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Persetujuan izin edar telah dirilis BPOM pada 9 Desember 2023 lalu.
Ke-19 pasien tersebut hanya bergejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka.
Upaya pemulihan ekonomi akan bergantung pada seberapa besar keberhasilan pemerintah menangani masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh virus korona.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved